oleh

Dinas Kearsipan dan Perpusatkaan, OPD Yang Masih Dipandang Sebelah Mata

TERNATE-Hampir sebagian besar Pemerintah daerah di Maluku Utara masih banyak yang memandang remeh keberadaan Kearsipan. Padahal dengan tertatanya kearsipan akan bisa membantu dan mempermudah urusan dalam pemerintahan.

Keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) masih menjadi istilah OPD buangan dan pejabat yang ditempatkan di Disarus sebagai pejabatan buangan. Padahal memiliki fungsi yang fundamental, tapi sejauh ini hanya dipandang sebelah mata.

Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan SDM Kearsipan se Provinsi Maluku Utara, bertempat di Gamalama Ball Room Sahid Bela Hotel Ternate, Rabu (9/11/2022) dihadiri Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Drs. Imam Gunarto, M.Hum.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir sebagai narasumber dalam acara itu, banyak menerima curhat dan keluhan seputar minimnya SDM, penganggaran pada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan sejumlah kabupaten dan kota.

Misalkan di kabupaten Halmahera Timur sampai saat ini Kearsipan dan Perpusatkaan masih menjadi bagian dalam OPD belum menjadi dinas tersendiri. Kendati disadari memiliki fungsi yang fundamental.

“Biasanya dalam penganggaran untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hanya bagian koma-koma saja atau sisa dari anggaran yang berada di Pemda,”ungkap Kepala Disarpus Provinsi Maluku Utara, Mulyadi Tutupoho.

Sementara itu Sekprov Malut, Samsudin Abdul Kadir juga mengakui, ada beberapa daerah belum dibentuknya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sendiri dari skoring penilaian seperti SDM dan lainnya.

Dia pun tak menapik fungsi dan manfaaf keberadaan arsipari bagi suatu daerah tak terkecuali di Maluku Utara. Banyak sejarah Maluku Utara yang ditulis oleh bangsa, tetapi sebagai anak bangsa tidak mengetahui itu. (red)

Bagikan

Komentar