oleh

Komisi XI Soroti Kinerja Perbankan di Maluku Utara

TERNATE-Anggota Komisi XI DPR RI asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Hidayatullah, SE menyoroti kinerja Perbankan di Maluku Utara secara total sudah baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan kinerja yang tidak mampu menunjang perekonomian daerah.

Menurutnya, dari data yang ada masih banyak Perbankan menarik uang dari pihak ketiga lebih besar sementara mengembalikan ke Maluku Utara terbilang kecil. Idealnya kalau bisa, justru dana dari pusat ditambah ke Maluku Utara.

“Kalau melihat kecuali BRI, tapi Bank lain saya lihat lebih besar dana yang dipungut ketimbang dana yang dilempar kembali ke Maluku Utara,”ungkapnya saat Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku Utara, Jumat (16/12/2022).

Hal ini kata Hidayatullah tidak mendorong kemajuan ekonomi daerah. Harus jadi pertimbangan sehingga bagaimana Maluku Utara terus berkembang, kalau bisa serempak Bank-Bank Himbara memberikan landing dana lebih besar dari pada yang dipungut tentu harapannya akan terjadi pertumbuhan yang lebih baik untuk Maluku Utara.

Hidayatullah juga menyoroti, Kredit yang diberikan dari Perbankan apakah pertumbuhan kredit diikuti dengan pertambahan nasabah penerima kredit. Ataukah hanya berputar-putar kepada nasabah-nasabah tertentu.

“Jumlah kredit naik apakah berbanding dengan naiknya nasabah penerima kredit, atau hanya orang-orang itu saja yang menerima kredit. Sebab idealnya kita tidak ingin masyarakat itu terus saja terikat dengan hutan lalu menghidupi dunia perbankan,”sebutnya.

Bagi dia, jika sudah berhasil tidak boleh lagi mengambil kredit, harus keluar dan mandiri, karena kita tidak mau masyarakat tergantung pada dunia perbankan atau pada hutang. “Hutang ini jalan terakhir kita mengembangkan usaha, tetapi kita jangan terus selalu tergantung pada hutang,”ungkpanya.

Seperti diketahui Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari ini ingin memperoleh informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Himbara, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. (red)

Bagikan

Komentar