oleh

Bawaslu Haltim Menemukan Calon PPS Terdaftar Anggota Parpol

MABA-Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), menemukan sejumlah nama calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdaftar sebagai anggota Partai Politik (Parpol) pada Sistim Informasi Partai (Sipol).

KPU sebelumnya secara tegas memberikan warning terhadap keterlibatan penyelenggara dalam parpol. Hal itu tertuang dalam PKPU No 36 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS, dijelaskan tidak menjadi anggota partai politik, minimal 5 tahun.

Ketua Bawaslu Haltim, Suratman Kadir menuturkan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap seleksi PPS di kabupaten Haltim telah ditemukan sejumlah nama yang masuk keanggotaan partai politik yang termuat dalam Sipol.

“Hasil pengawasan rekrutmen PSS telah ditemukan nama sejumlah pengurus parpol yang ikut mendaftar sebagai calon PSS,”ungkap Suratman kepada malutsatu, pada Sabtu (7/1/2022).

Menurutnya, nama yang ditemukan terdapat pada tiga kecamatan yakni, Kecamatan Wasile Utara, Wasile Tengah dan Wasile Timur. Dan Bawaslu juga masih melakukan penyisiran di sejumlah kecamatan lainnya.

“Kita telah menemukan di tiga kecamatan, tetapi sampai saat ini kita masih melakukan penyisiran nama-nama yang masuk dalam daftar calon PSS di kecamatan lainnya,”kata Suratman Kadir.

Untuk itu Suratman menghimbau KPU dalam menetapkan PSS terpilih agar tidak memasukan nama-nama yang telah ditemukan sebagai anggota Parpol. Hal ini kata Suratman untuk menjaga netralitas penyelenggara sebagai perwujudan dari Pemilu bermartabat.

“KPU agar dalam menetapkan PPS terpilih memperhatikam asas netralitas penyelenggara pemilu karena apapun mereka yang namanya termuat dalam sipol itu adalah anggota partai pilitik, demi menjaga pelaksanaan pemilu yang jujur, transparan dan akuntabel,”sebutnya.

Seperti diketahui, calon PPS disyaratkan harus mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Selain itu, juga tak boleh terdaftar sebagai anggota partai politik (parpol). Hal itu dinyatakan melalui surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi aktif menjadi anggota parpol. Itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus parpol yang bersangkutan.

Kendati begitu Suratman Kadir mengaku, rekrutmen calon PPS terus diawasi. Khawatir berpotensi disusupi titipan parpol untuk masuk sebagai anggota badan ad hoc sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan. (red)

Bagikan

Komentar