oleh

Rektor Unkhair Minta KPU Pertimbangkan Masukan Partai Politik

TERNATE-Rektor Univesritas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, Dr.M.Ridha Ajam,M.Hum meminta KPU Maluku Utara mempertimbangkan usulan dan masukan Partai Politik (Parpol) serta berbagai elemen terkait penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi DPRD.

“Sebenarnya dari dasarnya memenuhi syarat tetapi isinya yang penting, bagaimana teman-teman KPU mengakomodir seluruh pandangan dan pendapat serta usulan Parpol,”kata Ridha Ajam saat menghadiri Uji Publik Rancangan Panataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu 2024, di Hotel Muara, Selasa (17/1/2023).

Menurutnya, apa yang disuarakan partai politik adalah memperjuangkan suara rakyat yang mereka wakili di parlemen. Hak-hak mereka harus diakomodir karena anggota Dewan yang harus tau betul daerahnya.

“KPU Maluku Utara harus mengakomodir keinginan teman-teman di Provinsi Maluku Utara, dengan alasan kita adalah wilayah Kepulauan dan karena ada hak-hak masyarakat yang perlu diakomodir oleh DPRD,” sebutnya.

Terkait dengan perubahan kursi yang terjadi, Ridha Ajam berharap KPU harus mampu menyandingkan perbedaan pandangan terutama terjadi mutasi penduduk yang begitu besar.

“Paling tidak secara kajian ilmiah KPU dapat menjelaskan itu, karena yang terjadi hampir semua teman-teman Parpol meragukan adanya data mutasi penduduk yang terjadi saat ini,”pintahnya.

Baginya, sebenarnya KPU Malut tidak harus pasrah mengikuti aturan itu, tetapi harus menyampaikan argumen masyarakat atau parpol untuk mengusulkan perubahan kursi ke KPU.

Dia mengatakan, ada sejumlah pertimbangan untuk Maluku Utara selain letak geografis ada juga sejarah panjang negeri ini yang punya kontribusi besar terhadap negara. Faktor itulah kita berharap adanya dispensasi negara melalui perubahan undang-undang.

“Perubahan undang-undangan dengan menaikan jumlah repesentase anggota DPRD kita di masing-masing wilayah termasuk juga DPD, sehingga wilayah yang luas ini dapat terwakili dengan banyak orang yang menyuarakan kepentingan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan,”ucapnya. (red)

Bagikan

Komentar