Utara Saifuddin Djuba kembali melakukan pertemuan dengan seluruh kepala bidang dan beberapa pegawai di dinas yang dipimpinnya, Rabu (8/2/2023).
Usai pertemuan, Saifuddin kepada awak media menjelaskan, pertemuan tersebut membahas penyusunan HPS, perencanaan kontrak, dan mempersiapkan PPK. Selain itu, dalam satu tahun itu membutuhkan perencanaan yang panjang, sehingga seluruh kabid diminta segera melaksanakannya.
“Karena jangan sampai hal ini dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun, saya tidak mau seperti itu. Agar proses pemilihan segera dilaksanakan, sehingga hal ini tidak menghambat proses pekerjaan di lapangan,” kata Saifuddin. 
Jika proses pekerjaan terlambat, ujarnya, sudah pasti harus diberikan adendum.
“Ya sudah pasti pihak rekanan kembali terkena denda. Sehingga kita tidak mau hal-hal seperti itu kembali terjadi. Untuk itu dari sekarang kita kembali melakukan persiapan administrasi,” tukas Saifuddin.
Ia menambahkan, pembahasan paket ini di luar dari proyek multiyears.
“Ini semuanya reguler paket 2023-2024, dan pagunya itu di kisaran Rp 400 miliar lebih, dan ini juga di luar dari belanja modal,” terangnya. 
“Oleh karena itu, ini juga merupakan salah satu kegiatan yang bisa mengurangi denda keterlambatan, dan meminimalisir potensi terjadinya kerugian negara,” tandas Saifuddin. (red/adv)
Komentar