oleh

Tiga Proyek Irigasi SDA Dinas PUPR Maluku Utara Segera Dilelang

SOFIFI-Dinas Pekerjaan Umum dan Pentataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut). Dalam tahun 2023 disipakan anggaran Anggaran ratusan miliar itu bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp70 miliar dan dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp30 miliar.

Anggaran yang bersumber dari DAK dan DAU 2023 itu diperuntukkan untuk melanjutkan proyek fisik yang belum selesai di tahun 2022. Selain itu, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk merehab sejumlah irigasi yang ada di Malut.

“Tentu, saat ini anggaran dari DAK sedang dalam proses pelelangan di ULP. Kalau untuk  perencanaan, di akhir bulan ramadan sudah siap untuk dilelang. Sekarang kita siapkan dokumen-dokumen perencanaan, maupun dokumen lainnya.” Kata Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR Malut, Saiful Amin, Senin (13/3/2023).

Tahun ini, Saiful mengatakan, terdapat tiga pembangunan fisik yang bersumber dari DAK 2023, yaitu rehab daerah irigasi Goal di Kabupaten Halmahera Barat, rehab daerah irigasi Kobe di Kabupaten Halmahera Tengah, dan lanjutan pembangunan daerah irigasi Wayamli di Kabupaten Halmahera Timur.

Kalau untuk DAU 2023, lanjutnya, ditargetkan ada juga program fisik untuk rehab irigasi. Seperti irigasi di Gane Timur, Halmahera Selatan, dan beberapat titik lainnya.

“Termasuk normalisasi sungai yang tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara.” Ucapnya.

Yang jelas, Saiful menambahkan, tahun ini program PUPR, khususnya bagian SDA tersebar di hampir 10 kabupaten kota di Malut. Selaku instansi teknis terkait realisasi program-program tersebut sudah siap. Namun masih menunggu kelengkapan dokumen untuk persiapan lelang.

Tentu, Saiful menyampaikan, PUPR bakal selesaikan salah satu talud yang ada di Kota Ternate, tepatnya di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, yang dikerjakan pada 2022 lalu dengan ukuran 600 meter.

“Selain itu, kita siapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk penyelesaian pembangunan dari Tabam ke Tafure.” Ungkapnya.

Ada juga di Halmahera Selatan, yang bertempat di Amasing. Targetnya sudah harus rampung sebelum tahun 2024.

“Untuk di Desa Bibinoi yang sering terkena bencana banjir, sehingga Dinas PUPR harus masuk membuat tanggul di sungai tersebut, dan itu baru tahun 2023 ini.” Ujarnya.

Sebenarnya, kata Saiful, PUPR ingin selesaikan seluruh kerusakan tanggul yang ada di Malut. Hanya saja keterbatasan anggaran, sehingga dikerjakan yang paling mendesak.

“Kami tetap bersemangat, di bawah pimpinan saya sudah mengalami surplus realisasi program, khususnya sektor pembangunan irigasi, jadi sudah berada pada angka persentasi 47 persen,”sebutnya. (red/adv)

Bagikan

Komentar