oleh

Perusahaan Tambang di Malut, Ditegur Lalai Kewajiban Rehabilitasi DAS

MALUTSATU.COM-Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memberikan peringatan terhadap sejumlah perusahaan industri sebagai pemegang Persetujuan penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Indonesia.

Untuk di Maluku Utara dalam surat tersebut terdapat 61 lokasi atau perusahan dan sebagian besar perusahaan usaha pertambangan. Surat tertanggal 13 September 2023 itu dalam perihal Peringatan Atas Pemenuhan Kewajiban Penanaman dalam Rangka Rehabiltasi DAS Para Pemegangan PPKH.

Pada lampiran surat tersebut terdapat beberapa nama perusahaan tambang yang beroperasi di Maluku Utara dengam luas wilayah diantaranya, PT Wanatiara dengan luas 977,22 Hektar, Trimegah Bangun Persada dengan luas 1.601,53 hektar.

Selain itu juga PT Weda Bay Nikel dengan luas 734,27 hektar, PT Nusa Halmahera Mineral (Blok Togoraci Extension) dengan luas 1.710,43 hektar, PT Aneka Tambang dengan luas 11,72 hektar, PT Mineral Trobos dengan luas 50,59 hektar, dan PT Tekindo Energi dengan luas lahan 720.39 hektar.

Ada juga PT Adidaya Tangguh dengan luas lahan 764,36 hektar, PT Gebe Sentar Nickel dengan luas lahan 110,36 hektar, PT Bintani Megah Indah dengan luas lahan 780.31 hektar. Dan beberapa perusahaan tambang tersebut masih memiliki dua sampai tiga lokasi yang dapat peneguran.

Seperti diektahui dalam ketentuan, Penanaman di areal DAS memang merupakan kewajiban perusahaan pemegang IPPKH. Hal ini sebagai bentuk kompensasi atas izin yang telah diberikan untuk menggunakan kawasan hutan.

Perusahaan pemegang IPPKH harus melakukan dua kewajiban. Pertama, reklamasi hutan bekas tambang. Kedua, merehabilitasi DAS berupa penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan.

Rehabilitasi DAS yang merupakan upaya pemulihan lingkungan dan menjadi agenda pembangunan, bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pemulihan kawasan hutan dan mensejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Mencapai kualitas lingkungan hidup yang baik merupakan amanat Pasal 28H UUD 1945 yang menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. (red)

Bagikan

Komentar