oleh

Pemprov Malut Panjar Anggaran Pilkada KPU dan Bawaslu

TERNATE,MALUTSATU-Hingga memasuki pernghujung bulan Januari, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencairkan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepada daerah (Pilkada) tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara.

Meskipun begitu pencairan belum memenuhi ketentuan Pemprov sebagaimana tertuang dalam edaran Mendagri. Pemprov Maluku Utara baru sebatas “Panjar” kepada KPU dan Bawaslu di akhir bulan Januari.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Nomor 24 Januari 2023 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Disebutkan bahwa dana hibah akan dicairkan secara bertahap. Pada tahap pertama, minimal 40 persen dari nilai NPHD akan dicairkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD.

Selanjutnya, pada tahap kedua pencairan dana hibah tahun 2024 berdasarkan Permendagri yang sama, akan dicairkan paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD dan dilakukan paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara.

Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Utara, Armin Zakaria kepada wartawan mengatakan, sesuai informasi dari Kepala BPKAD Ahmad Purbaya bahwa hari ini sudah di transfer dana hibah Pilkada ke KPUD senilai Rp23 miliar dan Bawaslu Rp 7 miliar.

Meski begitu kata Armin, nilai tersebut tersebut belum memenuhi 40 persen sebagaimana yang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani pada November 2023 lalu.

Pemprov Malut harusnya mentransfer dana Pilkada pada APBD Perubahan 2023 sebesar 40 persen untuk Bawaslu senilai Rp. 15.503.323.600, dari total Rp.39.758.309.000, dan KPUD Rp.58.342.616.800 dari Rp.145.856.542.000.

“Sesuai NPHD seharusnya tahap pertama 40 persen, untuk KPU senilai Rp 53 miliar  dan Bawaslu Rp 15 miliar,  karena ketersediaan anggaran di kas daerah  makannya dari 40 persen itu baru dicairkan Rp 23 miliar untuk KPUD dan Rp 7 miliar untuk Bawaslu Malut,” kata Armin Zakaria di sela-sela acara Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Provinsi Malur di Bela Hotel Sahid, Rabu 31 Januari 2024.

Selanjutnya kata mantan Kadis Perhubungan Pemprov Malut ini, pencairan sisah dari tahap pertama 40 persen akan dicairkan akhir Februari 2024. “Dan nanti penciaran 60 persen tahap kedua akan dicairkan pada Mei 2024,” katanya.

Untuk diketahui, total anggaran NPHD untuk Bawaslu dan KPUD sebesar Rp185.614.851.000, yang terdiri dari Rp145.856.542.000 untuk KPU, dan Rp39.758.309.000. (red)

Bagikan

Komentar