oleh

Anggaran Mami Biro Umum, DPRD Diminta Tak Lempar Batu Sembunyi Tangan

SOFIFI-Direktur Halmahera Corupption Watch (HCW) Provinsi Maluku Utara (Malut), Radjak Idrus meminta DPRD Provinsi melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tidak melepar batu sembunyi tangan berbagai persoalan penggunaan anggaran di jajaran Pemerintah Provinsi Malut.

“Temuan Pansus terdengar ribut saat di ruang paripurna atau ruang hearing saja, tindak lanjutnya DPRD selalu membisu dan tidak lagi melakukan kontrol progesnya,”kata Radjak Idrus kepada malutsatu.com, Kamis (15/7/2021).

Radjak mengatakan, temuan Pansus soal Penggunaan anggaran makan minum (Mami) pada Biro Umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai 10,9 miliar dianggap tidak jelas. “Saya kuatir persoalan ini selanjutnya DPRD tidak lagi mengawal progesnya,”kata dia.

Hal ini seperti terjadi seperti rekomendasi Pansus LKPJ pada tahun anggaran 2019 lalu, sejumlah rekomendasi baik yang diserahkan kepada BPKP maupun inspektorat sampai saat ini belum terlihat progesnya. “Inilah yang saya maksudkan dimana fungsi kontrol DPRD atas rekomendasi mereka,”katanya.

Radjak mempertanyakan apakah DPRD tidak boleh memanggil hearing atau rapat kerja dengan Inspektorat, BPKP maupun Kejati terkait proges rekomendasi tersebut. Kata Jack sapaan akrab Radjak Idrus, misalkan ada beberapa kasus hasil rekomendasi yang masuk ke rana hukum, DPRD seharusnya punya tanggung jawab molir mengawal sampai tuntas.

“Jangan terkesan melempar batu sembunyi tangan, berteriak habis itu diam membisu. Mana tanggung Jawab moril sebagai wakil rakyat,”sebutnya.

Jack meminta DPRD serius soal dugaan ketidakjelasan anggaran di Biro Umum Provinsi Malut seperti penggunaan anggaran minum yang tidak jelas, penggunaan anggaran penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor sebesar 1,3 miliar dan direalisasi sebesar 1,1 miliar juga tidak jelas. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed