oleh

DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Pulau Taliabu

TERNATE-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Mohtar Tidore, anggota Bawaslu kabupaten pulau Taliabu.

“Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Mohtar Tidore selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, sejak Putusan ini dibacakan,” ungkap Prof. Muhammad sebagaimana disampaikan dalam rillis Humas DKPP RI.

Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis DKPP, Prof. Muhammad dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan sebanyak 14 perkara yang digelar di Ruang Sidang Utama DKPP Jakarta pada Rabu (21/4/2021).

Selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Kab. Taliabu, Mohtar Tidore dinilai tidak melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh menggunakan kewenangan untuk melakukan penanganan tiga laporan pelanggaran administrasi pemilihan.

Selain itu, berkenaan dengan laporan nomor 01/LP/PB/Kab/32.10/VIII/2020, 02/LP/PB/Kab/32.10/VIII/2020 tentang dugaan pelanggaran pejabat, ketiga teradu memiliki wewenang untuk melakukan penanganan pelanggaran adminitrasi pemilihan akan tetapi tidak digunakan.

“Tindakan Teradu II tersebut mencederai integritas proses Pemilihan dan meruntuhkan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu,” ujar Anggota Majelis, Dr. Ida Budhiati.

Mohtar Tidore dinilai bertindak tidak profesional dalam melayani para pencari keadilan yang datang ke Kantor Bawaslu Kab. Taliabu. Teradu II ini bekerja tidak mematuhi standar formal kedinasan yang bersumber pada norma kesopanan dengan menggunakan kaos oblong dan tidak mampu mengendalikan diri dalam berkomunikasi dengan para pencari keadilan.

Teradu II terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 huruf a, Pasal 11, Pasal 15 huruf a dan d, Pasal 16 huruf a dan e, dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 huruf c dan d, Pasal 12 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tindakan para Teradu telah menimbulkan dampak buruk bagi penyelenggaraan pemilihan yang fair dan adil. Fatalnya dalam persidangan, para Teradu beralasan penanganan Pelanggaran Administrasi mensyaratkan penanganan Pelanggaran Pidana harus terpenuhi lebih dahulu.

Sebagai informasi perkara ini diadukan oleh Muhaimin Syarif dan Syafarudin Mohalisi yang memberikan kuasa kepada Mustakim La Dee, Abd. Latif Lestaluhu, Tawallani Djafaruddin, Sri Wulan Hadjar, Andi Asma Riski Amalia, dan Egarianti Nuh.

Untuk diketahui, sidang dipimpin oleh Prof. Muhammad selaku Ketua Majelis dengan Anggota Majelis antara lain Dr. Ida Budhiati, Porf. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, APU, dan Didik Supriyanto, S.IP., MIP. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed