oleh

Kesbangpol Akan Tertibkan SKT Ormas dan LSM di Kepulauan Sula

SANANA-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepuluan Sula (Kepsul), Provinsi Maluku Utara akan melakukan penertiban atau melakukan verifikasi terhadap Surat keterangan tercatat (SKT) Organisasi Kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kepsul.

Verifikasi dilakukan untuk menertibkan ormas dan LSM tersebut sesuai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

“Verifikasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Dan Seluruh organiasi di Kabupaten Sula akan ditertibkan SKT,”ungkap Kepala Badan PLT Kesbangpol Kabupaten Sula, Mhd Junaidi Buamona saat ditemui pada Selasa (16/6/2021) di Sanana.

Penertiban organsiasi oleh Kesbangpol yakni dengan menelurkan surat kepada seluruh organiasi. Sehingga setiap organiasi yang ada di Kabupaten Sula bisa diketahui legalitasnya.

“Kita akan cek seluruh ormas di Kabupaten Sula yang terdaftar di Kesbangpol. Kemudian kita akan mengeluarkan surat untuk seluruh OKP agar harus mengurus SKT,” kata Junaidi.

Bahkan Junaidi juga bilang bahwa jika legalitas organiasi yang belum terdaftar di Kesbangpol. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisan Polres Kabupaten Sula, agar menghentikan seluruh kegitan yang berkaitan dengan aksi.

“Dan kalau memang organsisasi ada yang tidak terdaftar kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban,”tutupnya.

Meskipun saat ini SKT sebuah ormas tingkat daerah tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah daerah tapi telah menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan Permendagri nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem infomasi ormas.

Namun Pemda juga berkewajiban mengawasi setiap ormas di wilayah masing-masing. Jika nanti setelah Pusat memberikan SKT kemudian ada permasalahan, daerah juga bertanggung jawab karena daerah yang melakukan verifikasi.

Meski begitu, pengajuan SKT tetap dari badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten, kota dan provinsi. Persyaratan ormas memiliki SKT dilakukan pemerintah daerah (pemda). Begitu lengkap, maka pemda membuat surat permintaan SKT kepada Kemendagri. (m)

Bagikan

Komentar

News Feed