oleh

Ketua KPK Ajak PN Kementerian Hukum dan HAM Tanamkan Integritas Diri

TERNATE-Ketua KPK Firli Bahuri kembali mengingatkan pentingnya integritas diri sebagai landasan bagi penyelenggara negara dalam mengemban tugas. Firli mengutip salah satu teori yang populer terkait korupsi, bahwa korupsi disebabkan karena bertemunya kekuasaan dan kesempatan, namun minus integritas.

“Teori ini menjadi landasan KPK menggagas Program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Mari kita tanamkan integritas dalam setiap langkah tugas kita,” ajak Firli di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, (23/6/2021) sebagaimana rillis KPK yang diterima malutsatu.com.

Seri ketiga PAKU Integritas kali ini diberikan untuk para penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hadir dalam pertemuan yaitu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S Hiariej, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris.

Selain itu Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting, Kepala Balitbang Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga, Kepala BPSDM Asep Kurnia, Kepala BPHN Benny Riyanto, dan Inspektur Jenderal beserta pasangan masing-masing.

Firli menjelaskan pentingnya pembekalan integritas untuk jajaran di Kemenkumham sebagai institusi penegak hukum dan mengingat kewenangan yang diemban oleh kementerian tersebut.

“KPK tahun ini fokus pada lima area, yaitu sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik. Dari lima fokus ini ada beberapa yang menjadi kewenangan Kumham, di antaranya adalah tugas yang diemban Ditjen Imigrasi,” jelas Firli.

Setelah dibuka Ketua KPK, diskusi untuk para penyelenggara negara dipandu oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Salah satunya, Lili mengingatkan beberapa catatan KPK terkait rekomendasi KPK untuk Kemenkumham dari kajian tata kelola sistem pemasyarakatan.

“Dalam kajian yang dilakukan tahun 2018 itu KPK menemukan 14 permasalahan yang meliputi tiga aspek tata kelola, SDM, dan sistem teknologi informasi,” ujar Lili.

Lebih lanjut Lili menyampaikan, dari kajian tersebut KPK telah menyampaikan 18 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Kemenkumham. Tujuh di antaranya, sebut Lili, sudah ditindaklanjuti.

Salah satunya terkait penyelesaian masalah overstay yang menimbulkan kerugian negara sekurangnya Rp12,4 Miliar. Satu rekomendasi, kata Lili, telah diselesaikan di tahun 2019 dan enam rekomendasi lainnya di tahun 2020 dan lainnya akan dilanjutkan di tahun ini.

Lili juga mengingatkan terkait celah korupsi pada lembaga pemasyarakatan (lapas).

Berdasarkan data KPK pada 2019, sebut Lili, modus korupsi paling banyak di lapas adalah terkait pengadaan barang dan jasa sebanyak 38 persen, penyalahgunaan wewenang 17 persen, penyalahgunaan anggaran 12 persen, serta pungli dan suap menyuap 9 persen.

Karena itu, sambung Lili, selain perbaikan sistem penting untuk membangun sistem integritas dalam organisasi. Ia menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatian organisasi dalam pembangunan integritas.

“Yang pertama adalah dilihat dari kepemimpinan. Integritas seorang pemimpin ditunjukkan dari komitmen dan perilaku pimpinan secara individu maupun sebagai pengambil kebijakan organisasi,” kata Lili.

Merespon sambutan dan pengantar diskusi yang disampaikan dua pimpinan KPK, Wamen Kumham Edward O.S Hiariej sepakat pentingnya upaya pencegahan dan pendidikan sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

Menurutnya, merujuk pada tujuan konvensi PBB melawan korupsi ada tiga kata kunci yang terkandung, yaitu integritas, akuntabilitas dan transparansi. “Ketika kita bicara integritas, kita bicara tentang sumber daya manusia. Ketika kita bicara akuntabilitas dan transparansi, maka sesungguhnya kita bicara tentang pelayanan publik,” ujar Edward.

Karenanya, ia menilai kegiatan pembekalan antikorupsi ini sebagai hal yang bermanfaat dan merupakan perwujudan dari paradigma baru hukum pidana. Keberhasilan sistem peradilan pidana, katanya, tidak hanya pada banyak kasus yang ditangani, tetapi kepada aspek pencegahan. “KPK selangkah lebih maju karena melakukan pendidikan dan pencegahan,” katanya.

Sementara itu, bagi para pasangan penyelenggara negara pembekalan antikorupsi disampaikan oleh Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaikha dan juga menghadirkan pasangan dari Pimpinan KPK pada sesi berbagi.

PAKU Integritas diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi, yang meliputi dua kegiatan, yaitu pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangannya, serta diklat pembangunan integritas untuk penyelenggara negara.

Kemenkumham merupakan satu dari sepuluh kementerian/lembaga yang menjadi target dari program PAKU Integritas. Sebelum Kemenkumham, kegiatan yang sama telah diselenggarakan untuk para penyelenggara negara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berturut-turut pada 3 dan 9 Juni 2021. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed