oleh

Komisioner KPU Halut Dilaporkan ke Polisi

TOBELO,MSC-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara, Rasmin Abd Muthalib dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Yayasan Gatra Buana Tidore. Sebab yang bersangkutan selaku ketua Yayasan tidak menandatangani ijasah mahasiswa.

Komisioner KPU yang merangkap dua jabatan di Kampus tersebut, dilaporkan sekretaris Gatra Buana Djulaiha Do Yusuf dan Bendahara Yayasan Herlina Hi Samad. Bahkan keduanya langsung turun Halut guna bertemu dengan yang bersangkutan untuk meminta tandatangan puluhan Ijazah.

“Rasmin menjabat sebagai Direkrur di Akbid Gatra Buana Tidore sejak September 2018 bahkan sempat mewisudakan 41 mahasiswi lulusan Oktober 2018. Ijazah dari 4 mahasiswi lulusan terbaik sudah ditandatangani dan sisanya 37 tidak ditandatangani karena dengan alasan yang sama tidak mau terjebak dengan temuan rangkap jabatan oleh Bawaslu,” jelas Djulaiha Sambari seraya menambahkan atas laporan tersebut, Rasmin akhirnya melalui mediasi Kasat Reskim menandatangani ijasah.

Sekedar di ketahui, Rasmin Hi Abdul Mutalib Selaku Anggota KPU Halut pernah di proses oleh Bawaslu Halut atas rangkap jabatan sebagai Direktur di Akademi Kebidanan (Akbid) Makariwo Tobelo Halmahera Utara sekitar tahun 2017.

Hanya saja perkembangan kasusnya tidak jelas. Informasi yang berkembang yang bersangkutan sempat berkelit tidak menempati jabatan itu. Padahal ada bukti beberapa ijzah telah ditandatangani bahkan ada beberapa ijazah dari lulusan Akbid Makariwo yang belum ditandatangani karena ada indikasi Rasmin Hi Abdul Mutalib tidak mau terjebak dengan kasus rangkap jabatan yang dimaksudkan.

Sementara itu Rasmin Abd Muthalib ketika di konfirmasi enggan menandatangani ijazah tersebut dan berkelit dengan mengaku bahwa direktur kampus itu bernama Riani bukan dirinya.

Ia bahkan menyentil soal dugaan rangkap jabatan sebagai Direktur di Akbid Makariwo yang sempat menjadi temuan Bawaslu kemudian diproses. “Yang lalu juga saya bermasalah. Dan saya boleh bantu pihak kampus Gatra Buana Gurabati Tidore tapi setelah masa jabatan berakhir, KPU ni kan tinggal 26 Mei kan. Kita bermasalah itu aduh,”katanya. (AL)

Bagikan

Komentar

News Feed