TOBELO,MSC-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Halut menilai masa kepemimpinan Bupati Frans Manery dan Wakil Bupati Muhlis Tapi Tapi seakan-akan tidak melihat penderitaan rakyat yang sudah menjamur dan bersifat menahun.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan puluhan masa aksi yang di koordinir oleh Reinel Kristo Hontong bertepatan Sidang paripurna pelantikan, pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara (Halut), periode 2019-2024 dan periode 2014-2019 pada Senin, (04/11/2019).
Masa mengecam agar wakil rakyat Halut lebih lihai dalam melihat persoalan di masyarakat dalam hal ini penopang ekonomi prioritas yang mencekik biaya sekolah anak-anak Halut.
Sebab, masyarakat
yang mendominasi mata pencahrian petani kelapa sebagai penghasil kopra saat ini
terbata-bata untuk membiayai sekolah anak mereka. Namun dibawah kepemimpinan
Frans-Muchlis, seakan-akan tidak melihat penderitaan rakyat yang sudah menjamur
dan bersifat menahun. 
“Olehnya itu kami minta DPRD Halut yang baru memikirkan dan segera mencari solusi untuk menyelesaikan masalah turunnya harga kopra serta tidak diam melihat praktek nepotisme yang sudah menjamur dalam tubuh birokrasi Halut dibawah kepemimpinan Frans Manery sebagi Bupati dan Muchlis TapiTapi sebagai Wabup,”kata Kristo.
Selain itu sejumlah masalah lainnya yang disampaikan kepada wakil rakyat yang baru dilantik terus mengawal dan mendorong normalisasi sungai Nguailamo yang terbentang di kecamatan Kao Barat. Sebab ketika intensitas hujan yang tinggi di tiap tahunnya, Nguailamo sendiri sering meluap dan merendam ratusan rumah warga di sejumlah desa.
“Kami juga meminta agar DPRD Halut periode 2019-2024 untuk segera menyelesaikan masalah pembangunan tower di Kecamatan Kao Barat yang masih terhambat hingga saat ini. Padahal sebelumnya, Diskominfo Halut telah memberikan janji akan segera di realisasikan pada 2018 lalu. Namun itu hanya penipuan terhadap masyarakat di Kao Barat,”sebut Reinel Kristo Hontong.
Menjelang pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2020 mendatang, Reinel Kristo meminta para politisi yang duduk di kursi DPRD berperan aktif dalam memberikan pemahaman politik yang sehat agar tidak terjadi perpecahan di lingkup masyarakat di Halut.
“Kami meminta kepada DPRD Halut yang baru dilantik harus menjadi garda terdepan dalam menjamin kestabilan dan ketertiban daerah serta tidak menjadi provokator ditengah-tengah masyarakat Halut,” tegasnya. 
Puluhan massa dengan truk bermuatan Sound Sistem dan Spanduk bertuliskan “DPRD Halut di Larang Tuli”. (AL)
Komentar