oleh

Menjadi Racun Demokrasi Jika ASN Tidak Netral

TERNATE-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu RI, Dr Gunawan Suswantoro menegaskan, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dapat menjadi racun bagi demokrasi Pemilu maupun Pemilihan jika dalam kontestasi elektoral tersebut masih terdapat ASN yang tidak netral.

“Pemilu dan Pilkada akan berkualitas serta demokrasi secara substansial akan meningkat kualitasnya jika tidak dicederai dengan ketidaknetralan ASN,” kata Dr Gunawan Suswantoro saat memberikan sambutannya dalam kegiatan webinar “ASNetral Demokrasi Berkualitas ke-2” yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Malut, Jumat (25/06/2021) sore.

Menurutnya, ada dua hal yang dapat menjadi racun bagi demokrasi di Indonesia yang patut diberantas yakni politik uang dan ketidaknetralan ASN yang kerap terjadi pada setiap momentum Pemilu.

“ASN ini baik pejabat maupun fungsional pasti punya kekuasaan, link, maupun pengaruh secara sosial di masyarakat. Dan itu berbahaya bagi demokrasi jika disalahgunakan dalam bentuk ketidaknetralan saat Pemilu dan Pilkada,” ucapnya.

Dalam webinar yang juga menghadirkan narasumber Walikota Tidore Kepulauan (Tikep), Capt Ali Ibrahim MH itu. Sekjen juga turut memberikan apresiasi pada Walikota Tikep yang ikut mengawasi proses pemilihan kades hingga ke pelosok dan memastikan ASN di Tikep tetap netral dalam proses Pilkades.

“Ini patut menjadi catatan dan juga dijadikan contoh bahwa Kepala Daerah pun dapat mendukung gerakan sadar netralitas ASN,” ujarnya.

Secara khusus, Sekjen Bawaslu juga mengajak seluruh ASN di Indonesia untuk bersama-sama membuktikan bahwa netralitas dapat mendorong kualitas demokrasi di Indonesia.

“Mari sama-sama untuk buktikan jika dengan netralitas ASN bisa meningkat kualitas demokrasi utamanya dalam menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024,” pintanya.

Selain itu, Gunawan turut memberi amanah sekaligus tantangan bagi jajaran Bawaslu di Provinsi Malut. “Sosialisasi dan semangat netralitas ASN harus digiatkan secara masif hingga diketahui oleh seluruh lapisan ASN yang ada di Maluku Utara,” pungkasnya.

Bawaslu Malut sendiri saat ini sedang menggalakkan sosialisasi terkait Netralitas ASN dalam program Bangun Kerjasama Gerakan Sadar Netralitas ASN atau yang disebut BAKUGASA ASNetral.

Dan mengawalinya, Bawaslu Malut telah menjalin kerjasama dengan dua pemerintah kota (Pemkot) yakni Ternate dan Tidore Kepulauan (Tikep) yang MoU-nya telah ditandatangani pada tanggal 2-4 Juni 2021 lalu. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed