oleh

Perangkat Desa di Kepulauan Sula Akan Diberhentikan

SANANA-Sejumlah perangkat Desa di 78 Desa di Kabupaten Kepulauan Sula akan diberhentikan. Perangkat desa yang akan diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2914 Tentang Desadiantaranya, Sekretaris desa, tiga Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) serta Kepala Dusun (Kadus).

Meskipun begitu, tidak semua perangkat desa akan diberhentikan. Mereka yang diberhentikan jika tidak memiliki Ijazah SMA/Sederajat serta usia diatas 42 tahun. Dan hal tersebit sesuai persyaratan perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya di Pasal 50 ayat 1 huruf  (a) sampai (d).

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sula Ali Umagapi mengatakan, berdasarkan undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang persyaratan perangkat Desa harus batas usia 42 tahun dan memiliki Ijazah SMA.

“Umur perangkat desa terdiri dari Kaur Umum, keuangan, Kaur Kemasyarakatan, Kasi Pelayanan, Kasi kesejahteraan, Kasi Pemerintahan serta kepala Dusun. Itu usianya harus 42 tahun dan memiliki Ijasa SMA dan itu kami sudah sampaikan edarannya di Kecamatan,”tegasnya.

Sehingga Ali menegaskan kepada kepala Desa di Kabupaten Sula jika komponen perangkat Desa tersebut sudah dibentuk dan memiliki SK, namun menyalahi aturan tesebut segara diberhentikan.

“Aparat desa Sekdes, Kaur dan Kasi serta Kepala Dusun yang sudah dibentuk oleh Kepala Desa tidak memenuhi memiliki Ijasa dan usia diatas 42 tahun, kami meminta agar segera diberhentikan kerena itu tidak memenuhi syarat,”kata Ali kepada Malut Satu Senin (15/11/2021).

Selain itu, Ali juga menjelaskan kalau dulu untuk menjabat perangkat desa tidak musti diperiksa ijasahnya. Akan tetapi sekarang setelah UU Desa terbit dimana menjabat perangkat desa Sekdes, Kaur dan Kasi serta Kadus minimal harus dan wajib berijazah SMA/SMK/sederajat sebagai lampiran persyaratan.

Bahkan kata Ali dalam PP Nomor tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014, gaji Pengangkat Desa Sekdes Kaur dan Kasi serta Kadus setara 100 persen dari gaji pokok pegawai Negeri Sipil golong ruang II/a. “Tidak ada alasan karena itu sesuai dengan aturan. Bahkan mereka memiliki penghasilan tetap,”jelasnya. (mit)

Bagikan

Komentar

News Feed