oleh

Tanggapan Akademisi Indeks Kemerdekaan Pers Maluku Utara

TERNATE-Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Provinsi Utara Tahun 2021 kembali berada “Agak Bebas” Dengan nilai 68,32. Nilainya mengalami penurunan sebesar 4,34 poin dibanding tahun 2020, yakni 72,98.  Tahun 2021, semua nilai kondisi mengalami penurunan : Kondisi Lingkungan dan Politik (70,13), Kondisi Lingkungan (70,05), dan Kondisi Lingkungan Hukum Sebelumnya Tahun 2020, Kondisi Fisik dan Politik (73,08), Kondisi Lingkungan Ekonomi (74,36), dan Kondisi Lingkungan (72,02).

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Univeristas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Herman Oesman mengungkapkan, IKP (Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik) Malut 2021 dengan nilai (70,13) agak turun dibanding nilai IKP (Kondisi Lingkungan Fisik dan Politik 2020) yang memiliki nilai (73,08).

“Ini memberi gambaran bahwa pers di Maluku Utara, sedikit banyak tak lepas dengan kondisi lingkungan fisik dan politik yang terjadi selama ini,”ungkap Herman Oesman, di Ternate pada Kamis (4/11/2021).

Herman Oesman mengatakan, pada proses Pemilihan Kepala Daerah akhir tahun 2020, banyak bermunculan media online di Maluku Utara, bak cendawan di musim penghujan. Tetapi tidak memiliki kesiapan memadai kualifikasi SDM, sarana prasarana, pengetahuan pers, pemberitaan dalam membangun suatu media.

“Pada saat menjelang Pilkada banyak muncul media terutama online yang dipeloposri oleh politisi dan pihak yang memiliki kepentingan politik. Media ini hadir tanpa mempertimbangkan SDM terutama jurnalistik,”sebutnya.

Dia mengatakan, media (massa/pers) dipandang elit (politik) semata-mata sebagai instrument “kepentingan subjektif” dan menafikan “kepentingan objektif” yang seharusnya dijalankan media/pers. “Kepentingan subjektif bersumber pada orientasi politik dan ekonomi, bersifat pragmatis lahir media partisan. Kepentingan objektif bersumber pada kepentingan public (public interest),”katanya.

Kata Herman Oesman, adanya media partisan terbangun relasi kuasa dimana elit memanfaatkan media (partisan) untuk mendorong “demokrasi semu.”. Media partisan mencitrakan elit sedemikian rupa untuk memperoleh simpati masyarakat dalam setiap proses politik.

Media partisan tenggelam bila elit tak terpilih, tapi media partisan tetap ada sekalipun Intensitasnya terbatas bila elit terpilih. “Media partisan ini kalau elitnya terpilih dia akan tetap eksis, tapi kalau elitnya tidak terpilih media ini akan tenggelam kalaupun jalan harus tertati-tati,”katanya.

Menurutnya, media masa di Maluku Utara masih sangat punya ketergantungan dengan pemerintah daerah. Ketergantungan mendapatkan kontrak dari Pemda kadang mengkebiri fungsi Kontrol mdia itu sendiri.

“Tetapi masih ada beberapa media yang saya amati masih sangat konsen dengan tugasnya,”ungkap Herman Oesman. (red)

Bagikan

Komentar

News Feed