TOBELO,MSC-Kenaikkan premi iuran BPJS Kesehatan baru-baru ini memunculkan sejumlah kritik. Termasuk di kabupaten Halmahera Utara oleh Posko Pemenangan Pancasila, yang mendesak agar pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut.
Dilengkapi dengan 2 megafon dan spanduk bertuliskan “Lawan Komersialisasi Kesehatan” Puluhan Massa aksi pada Senin (09/09) kemarin.
Aksi unjuk rasa penolakan kebijalan pemerintah pusat atas kebaikan iuran BPJS yang dj pusatkan di sejumlah titik. Diantaranya perempatan pelabuhan Tobelo, depan Pasar Modern dan kantor DPRD.
Korlap Aksi Apeles Kayeli dalam orasinya menyebutkan, aksi yang di laksanakan terkait dengan rencana pemerintah pusat menaikan iuran BPJS pada tanggal 01 Januari 2019. Tentu dengan rencana menaikan Iuran BPJS, sangat berdampak pada masyarkat kecil dalam hal ini, petani, nelayan, dan buruh, sehingga kebijakan pemerintah pusat dalam menaikan iuran BPJS sangat meresahakan masyarakat kecil.
“Kami Tolak Kenaikan iuran BPJS kesehatan, kami juga menolak pengurangan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan”, kata Apeles.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah mengganti sistem BPJS ke JAMKESMAS dan harus di kelola negara. Negara diminta sudah harus mengevaluasi kinerja BPJS dan berbagai ketimpangan layanan oleh pihak BPJS, sehingga perwujudkan layanan kesehatan yang adil dan demokratis.
“Aksi yang kami lakukan hari merupakan aksi protes kepada pemerintah pusat atas rencana menaikan iuran BPJS. Seharusnya pemerintah memperhatikan kesehatan warganya guna menuju Indonesia sehat”,katanya.
Masa aksi yang ingin melakukan hearing dengan DPRD kecewa karena anggota DPRD sendiri tidak berada di kantor dan sedang berada di luar daerah. Masa aksi kemudian di terima oleh Sekwan Yudhiahart Noya. 
“Kami mengucapakan permintaan maaf, seharusnya perihal ini diterima langsung oleh anggota DPRD, akan tetapi mereka dalam perjalanan pulang dari Jakarta karena disana ada agenda lain yang perlu dihadiri’, katanya. (AL)
Komentar