oleh

TPS Khusus PT NHM Serta Rekomendasi Bawaslu Dipersoalan Paslon Joss di MK

TERNATE-Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara nomor urut 2, Joel Wagono-Said Bajak (Jos) dalam materi permohonan pada persidangan Perselisihan hasil Pemilu (PHP) mepersoalkan KPU yang tidak melaksanakan Pemungutan Suara di lokasi pertambangan PT Nusa Halmahera Mineral (NHM).

“Pihak PT NHM telah melayangkan surat ke termohon (KPU) untuk dilakukan pemungutan suara di lokasi PT NHM, tetapi tanpa alasan KPU tidak melakukan itu,”kata Benny Hutabarak Kuasa Hukum pemohon (paslon Jos) dalam sidang MK pada Kamis, 28 Januari 2021.

Menurutnya, KPU tidak melaksanakan pemungutan suara di PT NHM, padahal terdapat 632 karyawan yang memiliki hak pilih. PT NHM sendiri telah mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pemungutan suara pada tanggal 9 Desember di lokasi PT NHM (TPS Khusus).

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan di lokasi PT NHM lanjut Hutabarak, satgas Covid-19 Halmahera Utara telah juga mengajukam permohonan karena karyawan PT NHM masih dalam masa karantina di lokasi perusahaan.

“Karena sejak tahun 2014 hingga pilpres 2019 di PT NHM selalu dibuat TPS bagi para karyawan untuk dapat menyalurkan hak pilih mereka. Akan tetapi sampai tanggal 9 desember KPU tidak melaksanakan pemungutan suara di PT NHM tanpa alasan yang jelas,”sebutnya.

Permohonan dengan nomor perkara 57/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Hutabarak juga menyampaikan adanya Pemungungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS pada beberapa kecamatan dalam wuilayah Kabupaten Halmahera Utara.

Dimana di TPS 2 Desa Tetewang, TPS 04 Desa Bobaneigo, TPS 01 Desa Barumadehe kecamatan Kao teluk. Bahwa pada TPS 2 telah ada rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan PSU, namun termohon (KPU) tidak melaksanakan PSU sebagaimana rekoemndasi Bawaslu dengan alasan kadaluarsa waktu.

Kemudian PSU di TPS 01 dan 02 Desa Roko Kecamatan Galela. Sebelumnya telah ada keberatan dalam form keberatan oleh Pemohon karena pemohon menduga adanya pemilih yang menggunakan yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Sedangkan TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, Pemohon telah mengajukan keberatan saksi melalui form D kejadian khusus, karena ditemukan angka DPTB yang menggunakan KTP angat tinggi yakni 107 pemilih.

Selain itu TPS 01 dan 02 Desa Supu Kecamatan Loloda, tingkat partisipasi tinggi serta terdapat nama pemilih yang telah meninggal dunia yang diduga digunakan untuk memilih. “Di TPS 01 ada dua warga Desa Supu yang tidak menggunakan hak pilih karena menjaga anaknya di Rumah Sakit tetapi namanya tercantum dalam daftar menggunakan hak pilih,”sebutnya.

Sementara TPS 05 Desa Gorua kecamatan Tobelo Utara, saksi pemohon serta pihak penyelenggara tidak dilibatkan dalam pemungutan di Lapas. Berdasarkan form C hasil jumlah pemilih dalam DPT di lapas sebanyak 82 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 95 orang, sehingga pemohon tidak mengetahui dari mana tambahan pemilih. “Jadi ada pertambahan jumlah pemilih di Lapas, kami tidak tau dari mana penambahan itu”kata Hutabarat.

Hutabarak juga menyampaikan persoalan amplop D Hasil kecamatan Loloda Kepulauan yang tidak tersegel. Pemohon sudah mengajukan keberatan, namun termohon KPU tidak menjelaskan kenapa tidak tersegel dan mungkin sampai saat ini amplop tersebut masih tidak tersegel.

Selanjutnya persoalan pihak terakait dalam hal paslon nomor Frans-Muhlis berdasarkan rekomendasi Bawaslu Halut bahwa pihak terkait telah terbukti melanggar pasal 71 ayat 3 tentang penggunaan kewenangan. Namun termohon KPU mengeluarkan produk hukum dimana pihak terkait tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana rekomendasi Bawaslu. (red)

Bagikan

Komentar