oleh

APDESI Minta Presiden Revisi Kembali Perpres Penggunaan DD

SANANA-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Maluku Utara, meminta Presiden Republik Indonesia untuk revisi kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN tahun 2022.

Ketua DPD APDESI Maluku Utara Hasanudin Tidore mengatakan,  Perpres  nomor 104 pasal 5 ayat 4 penggunaan DD untuk program perlindungan sosial, berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebelumnya minimal 40 persen, namun dirubah menjadi maksimal 40 persen.

Perpres itu, kata Hasanudin tentunya porsi pembagian DD sangat bertentangan perencaan pembangunan Desa, karena program-program fisik di Desa tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

“Yang jelas Perpres ini, sangat bertentangan dan sangat berdampak kepada teman-teman kepala Desa di wilayah Republik Indonesia dalam menyiapkan serta menyusun ABPDes dan RKPDES di masing-masing Desa,”kata Hasanudin saat konferensi pers di Kantor Desa Fatcey pada Rabu (15//12/2021).

Hasanudin juga menjelaskan penempatan berapa persen penerima BLT Desa jika bersandar di Perpres nomor 104, harus ada pertimbangan kondisi geografis Desa karena  sangat berpengaruh tehadap DD dan juga mempersulit kepala Desa.

“Kami meminta dan mendesak Pemerintah pusat agar segara merevisi kembali terkait dengan Perpers nomor 104 pasal 5 ayat 4,”tegasnya.

Bahkan Hasanudin juga meminta agar Gubernur Maluku Utara mengintruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota di Maluku Utara agar mengeluarkan rekomendasi revisi kembali Perpers tersebut.

“Kami juga meminta kepada Gubernur Maluku Utara untuk menginstruksikan seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Maluku Utara untuk segara mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden tentang revisi kembali Perpres nomor 104 pasal 4 ayat 5 tersebut,”tutupnya. (mit)

Bagikan

Komentar