MALUTSATU,SOFIFI-Sejarah Pemekaran Provinsi Maluku Utara bukanlah hasil dari keputusan instan, akan tetapi lahir dari proses panjang, dari pergulatan ide dan aspirasi para tokoh masyarakat, ulama, akademisi, birokrasi dan para pemuda.
“Para tokoh perjuangan Provinsi Maluku Utara memiliki mimpi besar agar rakyat dapat menikmati hasil pembangunan dengan lebih merata,”ungkap Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Drs Iqbal Ruray kala memimpin Rapat Paripurna peringatan HUT Provinsi ke 26, Minggu, 12 Oktober 2025.
Menurut Iqbal Ruray, perjuangan para tokoh dengan kesabaran menyuarakan kebutuhan, menembus birokrasi dan memperjuangkan hak rakyat Maluku Utara untuk menentukan arah masa depan sendiri.
“Inilah momentum sejarah yang tidak boleh kita lupakan, sebagaimana kata para leluruh bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah perjuangannya,”Ketua DPRD Iqbal Ruray.
Ketua DPRD Iqbal Ruray menyampaikan, dari perjuangan pemekaran kita belajar bahwa otonomi bukanlah hadiah, tetapi amanah. Kata Iqbal Ruray bukan sekedar pembagian wilayah, tetapi tanggung jawab moral untuk memakmurkan rakyat, menjaga harmoni dan mengelola sumber daya dengan keadilan dan bijaksana.
Sementara Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda pada kesempatan itu menyampaikan pencapaian pembangunan selama kurang lebih 8 bulan saat dirinya bersama wakil gubernur Sarbin Sehe memimpin Maluku Utara.
Sherly menyampaikan untuk Pendidikan, Pemda Maluku Utara menghentikan pembayaran komite sekolah baik di sekolah negeri dan berlanjut di sekolah swasta. “Pemda provinsi membiayai melalui Bosda,”kata Sherly.
Selain itu, memprioritaskan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai salah satu program utama pemerintah provinsi. Program ini kata Sherly bertujuan untuk memperbaiki dan membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami ditargetkan mencapai sekitar 700 unit pada tahun 2025, baik untuk renovasi maupun pembangunan baru,”katanya.
Rapat Paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku Utara, hanya dihadiri separuh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara termasuk ketidakhadiran dua wakil ketua DPRD. Usai paripurna dilanjtkan dengan pemotongan tumpen dilakukan oleh wakil ketua Kuntu Daud (red)
Komentar