oleh

Google Tutup 19.372 Kanal YouTube Pro-Pemerintah Indonesia, Komdigi Minta Klarifikasi

MALUTSATU,JAKARTA-Google menutup 19.372 kanal YouTube yang terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi dan menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung Pemerintah Indonesia. Penindakan tersebut berlangsung selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2026.

Data itu tercantum dalam buletin Google mengenai kampanye operasi pengaruh terkoordinasi yang dihentikan di berbagai platform selama kuartal III-2026. Laporan yang diperbarui pada 30 Oktober 2026 tersebut mencatat penutupan kanal dalam tiga tahap.

Pada Juli 2026, Google menutup 6.888 kanal YouTube yang dikaitkan dengan Indonesia. Jumlahnya meningkat menjadi 10.134 kanal pada Agustus, sebelum kembali turun menjadi 2.350 kanal pada September.

Google menyebut kanal-kanal itu menyebarkan konten yang mendukung pemerintah. Khusus penindakan pada Agustus, jaringan itu juga diketahui mengkritik pihak-pihak yang mengkritik Pemerintah Indonesia.

“Kami telah menutup 10.134 saluran YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia. Kampanye tersebut menyebarkan konten dalam bahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia serta melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia,” terang Google dalam buletin tersebut dikutip, Kamis (19/11/2026).

Namun, laporan itu tidak merinci alasan lebih jauh mengapa jaringan tersebut dikategorikan sebagai operasi pengaruh terkoordinasi. Perusahaan AS itu juga tidak mengungkap nama kanal, identitas pengelola, pihak yang berada di balik jaringan, maupun cara mereka mengoordinasikan aktivitasnya.

Operasi pengaruh terkoordinasi merujuk pada aktivitas jaringan akun atau kanal yang bergerak secara terorganisasi untuk menyebarkan pesan atau narasi tertentu. Dengan demikian, penindakan Google tidak semata-mata berkaitan dengan isi konten yang pro-pemerintah, tetapi juga aktivitas terkoordinasi yang ditemukan dalam investigasinya.

Penindakan terhadap kanal yang dikaitkan dengan Indonesia merupakan bagian dari operasi global Google selama kuartal III-2026. Perusahaan juga menghentikan jaringan serupa yang dikaitkan dengan sejumlah negara, termasuk China, Rusia, Iran, India, Pakistan, dan Azerbaijan.

Pada Juli 2026, misalnya, Google menutup 899 kanal YouTube yang dikaitkan dengan Rusia. Jaringan tersebut menyebarkan konten berbahasa Rusia yang mendukung Rusia serta mengkritik Ukraina, NATO, dan negara-negara Barat.

“Kami telah menutup 899 saluran YouTube sebagai bagian dari penyelidikan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Rusia. Kampanye tersebut terhubung dengan sebuah firma konsultan asal Rusia dan menyebarkan konten dalam bahasa Rusia yang mendukung Rusia, serta melontarkan kritik terhadap Ukraina, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan negara-negara Barat,” ungkap keterangan Google.

Meski demikian, tanpa rincian lebih lanjut mengenai pengelola dan pola koordinasi kanal, belum dapat diketahui siapa pihak di balik operasi tersebut dan bagaimana jaringan itu dijalankan.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akhirnya memberikan tanggapan atas penutupan 19.372 kanal YouTube tersebut. Komdigi menyatakan akan meminta klarifikasi resmi kepada Google.

Dalam keterangan resminya pada Kamis (19/11/2026), Komdigi menyebut pada prinsipnya mendukung upaya pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital.

Namun, Komdigi menilai setiap tindakan moderasi konten, terlebih dalam skala besar, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, proporsional, dan adil.

“Laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia. Komdigi memandang bahwa temuan sebesar ini memerlukan penjelasan yang dapat diuji,” tulis Komdigi.

Komdigi juga menegaskan kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah.

“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” pungkas Komdigi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan terbuka dari Google atas rencana permintaan klarifikasi tersebut. (red)

Bagikan

Komentar