MALUSATU,TERNATE-Persoalan anak tidak sekolah di Provinsi Maluku Utara kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah provinsi, terdapat sekitar 34.000 anak usia sekolah yang tidak bersekolah dari total penduduk Maluku Utara yang mencapai sekitar 1,4 juta jiwa.
Kondisi geografis menjadi salah satu penyebab utama. Maluku Utara terdiri dari 975 pulau, 118 kecamatan, dan 1.067 desa. Banyak desa di pulau kecil tidak memiliki PAUD atau sekolah dasar dalam jarak yang terjangkau.
Selain itu, kekurangan tenaga guru juga menjadi persoalan serius. Dalam pembahasan dengan Kodam, kebutuhan guru di Maluku Utara diperkirakan masih mencapai hampir 6.000 orang.
Berdasarkan data Dukcapil tahun 2025, Halmahera Selatan merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di Maluku Utara, yaitu 264.214 jiwa, disusul Kota Ternate sebanyak 216.175 jiwa, dan Halmahera Utara sebanyak 210.176 jiwa. Ketiga wilayah tersebut mencakup 48,3 persen penduduk provinsi.
Meskipun demikian, jumlah penduduk yang besar tidak selalu berarti persentase ATS tertinggi. Kota Ternate memiliki akses pendidikan yang lebih baik karena kepadatan penduduknya mencapai 1.334 jiwa per kilometer persegi.
Sebaliknya, wilayah kepulauan kecil seperti Pulau Morotai dengan 83.711 jiwa, Pulau Taliabu dengan 68.066 jiwa, Kepulauan Sula dengan 101.507 jiwa, dan Halmahera Timur dengan 103.276 jiwa memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah. Kondisi tersebut membuat biaya penyediaan layanan pendidikan per anak menjadi lebih tinggi dan akses menjadi lebih sulit.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyoroti kesenjangan akses pendidikan gratis di Maluku Utara. Ia mengungkapkan, masih adanya anak yang tidak bersekolah menjadi ironi di tengah kebijakan pemerintah daerah yang telah menggratiskan biaya pendidikan.
“Persoalan ATS tidak hanya berkaitan dengan biaya pendidikan, tetapi juga akses, ketersediaan guru, dan kondisi geografis,”katanya pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Rabu (11/11/2026).
Sehingga kata Wagub Sarbin, persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan menghilangkan hambatan biaya, tetapi juga membutuhkan intervensi yang lebih menyeluruh. (red)
Komentar