MALUTSATU,JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri memperketat cara daerah menganggarkan program perlindungan anak. Tidak semua kegiatan yang berlabel anak kini bisa diklaim sebagai program perlindungan anak.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Nomenklatur Sub-Kegiatan Tematik Perlindungan Anak dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027-2028 yang digelar secara hybrid, beberapa waktu lalu.
Rapat diikuti Kemendagri, KemenPPPA, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan UNICEF Indonesia.
Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Rendy Jaya Laksamana, yang mewakili Direktur PEIPD Iwan Kurniawan, menegaskan masih ada perbedaan pemahaman antara pusat dan daerah soal kegiatan apa yang benar-benar berkontribusi pada pemenuhan hak anak.
Dari 88 usulan sub-kegiatan lintas urusan pemerintahan yang ditelaah, hanya sekitar 8 sub-kegiatan yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan anak dan bersifat layanan. Angka itu masih memerlukan konfirmasi melalui verifikasi final.
“Tidak semua kegiatan pemerintah otomatis masuk program perlindungan anak,” ujar Rendy dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (10/11/2026).
Menurut Rendy, kegiatan tidak cukup hanya mencantumkan label perlindungan anak. Kegiatan harus memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas, layanan konkret, indikator kinerja, keluaran, serta dukungan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Contohnya pendampingan anak korban kekerasan, layanan psikososial bagi anak rentan, dan penyediaan makanan darurat,” jelas Rendy.
Sebaliknya, rapat koordinasi, perjalanan dinas, pelatihan internal aparatur, dan kegiatan administrasi tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai perlindungan anak jika tidak memberi manfaat langsung bagi kelompok sasaran.
Tenaga Ahli Bidang Pendidikan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Mohamad Saefudin, menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor.
“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau satu perangkat daerah,” ujarnya.
Social Policy Specialist UNICEF Indonesia, Adrian Kusuma Pratama, mendorong keseragaman indikator kinerja, khususnya definisi operasional Indeks Perlindungan Anak. Ia menekankan batasan usia anak harus mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, dilengkapi sumber data, metode penghitungan, mekanisme pengumpulan, dan proses validasi.
“Dengan demikian, capaian perlindungan anak dapat dibandingkan, dipantau, dan dievaluasi secara lebih akurat,” jelasnya.
Dari tim teknis SIPD Bangda Kemendagri, Harry Iriawan, menyoroti perlunya penguatan nomenklatur indikator Indeks Perlindungan Anak di SIPD agar dapat dipantau mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
SIPD diharapkan mendukung dashboard pemantauan yang menampilkan indikator, program, alokasi anggaran, dan realisasi di daerah, disertai penguatan pertukaran data antara Kemendagri, Kemensos, KemenPPPA, dan Kemenkes.
“Dengan integrasi data, pemerintah dapat mengetahui daerah dengan kesenjangan layanan, program yang belum berjalan, serta ketidaksesuaian antara target, anggaran, dan realisasi,” jelas Harry.
Sebagai tindak lanjut, rapat menetapkan finalisasi 88 usulan sub-kegiatan, penyelesaian definisi operasional indikator, serta pemutakhiran nomenklatur dan database SIPD sebagai prioritas.
Pemutakhiran nomenklatur berbasis SIPD ditargetkan rampung paling lambat November 2026, kemudian disosialisasikan kepada pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan RKPD dan penganggaran 2027-2028.
Rapat ini menegaskan keberhasilan pembangunan yang mendukung perlindungan anak tidak diukur dari banyaknya program dalam dokumen, melainkan dari ketepatan sasaran, indikator yang jelas, anggaran yang memadai, dan hasil yang benar-benar dirasakan anak-anak. (red)
Komentar