TERNATE,MSC-TERNATE,MSC-Kualitas demokrasi di dalam penyelenggaraan Pilkada turut dipengaruhi oleh sejauh mana aparatur sipil negara (ASN) dapat menjaga netralitasnya selama tahapan berlangsung.
Persoalannya, ASN justru kerap kurang dapat menjaga netralitas mereka di dalam kontestasi politik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, dengan berbagai alasan. Akibatnya, demokrasi yang berkualitas yang diharapkan dapat tercipta melalui sebuah proses kontestasi, berpotensi tercoreng.
Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Prof. Saiful Deni menilai, momentum Pilkada menjadi dilema bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap.
Menurut Rektor UMMU, faktor ini disebabkan adanya intervensi politik dari pimpinan atau kepala daerah yang bertarung seperti petahana dimana seringkali para petahana mengintervensi para ASN untuk melakukan ketidaknetralan agar dirinya kembali terpilih.
Kemudian kedua, faktor lain disebabkan adanya hubungan kekerabatan antara ASN dengan salah satu pasangan calon.
“Adanya keinginan ASN untuk tetap menduduki posisi tertentu, kemudian adanya hubungan kedekatan kekeluargaan, dan sebagainya,” kata Saiful Deni saat menyampaikan materi pada sosialisasi netralitas ASN pada Pilkada Kota Ternate yang dilaksanakan Bawaslu Kota Ternate, Selasa (3/11/2020).
Ia menambahkan, netralitas ASN merupakan jaminan bagi penyelenggaraan birokrasi yang kuat dan iklim demokrasi yang sehat dalam mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, mandiri, jujur dan adil. 
Bahkan lebih tragis lagi kata Saiful Deni, di kalangan masyarakat terjadi kotak-kotak karena saling berbeda pilihan. “Ada manfaatnya Pilkada tetapi mudaratnya cukup luar biasa sampai memutuskan silaturahmi antar masyarakat,”katanya. (red)
Komentar