oleh

Bawaslu Provinsi Evaluasi Bawaslu Halsel dan Halut

TERNATE-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengevaluasi jajaran Bawaslu dua kabupaten. Halitu terkait adanya kisruh terkait penetapan 3 besar atau Panwaslu Kecamatan terpilih yang diduga bermasalah di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dan Halmahera Utara (Halut),

Bertempat di ruang rapat kantor Bawaslu Provinsi Malut, evaluasi dilakukan untuk mendengarkan keterangan dari Bawaslu dua kabupaten tersebut terkait proses seleksi yang telah dilakukan pada Jumat (28/10/2022) pagi.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu Kabupaten Halsel telah mengumumkan nama-nama calon Panwaslu Kecamatan terpilih dimana didalamnya terdapat 7 calon yang diduga bermasalah dan tidak memenuhi syarat.

“Berdasarkan laporan, ada yang merupakan calon eks Caleg (calon legislatif) pada Pemilu 2019. Kemudian terdapat calon yang merupakan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang pernah diberhentikan serta calon yang namanya terdapat dalam Sipol sebagai pengurus atau anggota parpol,” ujar ketua Bawaslu Malut, Hj Masita Nawawi Gani, usai rapat tersebut.

Selain Halsel, untuk Halut terdapat pula informasi terkait adanya transaksi uang atau pemberian dalam proses penetapan calon terpilih serta dugaan keterlibatan (intervensi) salah satu ketua Parpol dalam seleksi dimaksud.

“Ini yang kemudian kita mintai klarifikasi atau penjelasan dari masing-masing Bawaslu dan mereka telah menyampaikan laporannya masing-masing,” ujarnya.

Dijelaskannya, terkait persoalan di Halsel, Bawaslu Halsel telah menindaklanjuti terkait laporan yang masuk dengan melakukan klarifikasi serta verifikasi terhadap para calon yang diduga bermasalah tersebut.

“Sementara untuk Halut telah kami instruksikan agar melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap jajaran ad hoc yang nantinya akan dilantik itu. Dan Bawaslu Provinsi (Malut) akan lakukan supervisi secara intens di dua kabupaten ini,” jelas Masita.

Sementara itu, anggota Bawaslu Malut, Adrian Yoro Naleng, mengatakan, langkah evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses tahapan seleksi telah dilakukan secara prosedural sebagaimana ketentuan yang ditetapkan.

“Bawaslu Provinsi berkepentingan untuk memastikan agar jajaran kami khususnya ad hoc yang dipilih adalah bukan orang-orang yang bermasalah,” pungkas koordinator Divisi (Kordiv) Sumberdaya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMO Diklat) itu.

Hadir pula dalam rapat evaluasi tersebut anggota Bawaslu Malut Ikbal Ali dan Suleman Patras. Sementara dari Bawaslu Halsel dihadiri ketuanya Asman Jamel dan anggota Rais Kahar. Sedangkan dari Bawaslu Halut oleh ketua Rafli Kamaluddin dan anggota Ahmad Idris. (red)

Bagikan

Komentar