TERNATE-Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Ir HM Al Yasin Ali MT, meminta semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah kabupaten dan kota hingga desa atau kelurahan, terus berkomitmen percepatan penurunan stunting di Malut.
Hal ini dikatakannya ketika memberikan sambutan sebelum membuka secara resmi kegiatan Penilaian Kinerja Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Malut di Sahid Bela Hotel Ternate, Rabu (12/07/2023) pagi.
Pernyataan wakil gubernur ini sendiri didasarkan data atas prevalensi stunting Provinsi Malut pada akhir 2022, baru mencapai angka 27,7 persen dari yang ditargetkan sebesar 14 persen di tahun 2024.
“Untuk itu pada kesempatan yang penting ini, saya selaku Ketua TPPS Provinsi Maluku Utara, meminta kepada kita semua untuk terus berkomitmen dan dapat berkolaborasi sesuai perannya masing-masing untuk melakukan berbagai upaya dengan fokus pada lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting;” ucap Wagub.
Dikatakannya, peran pemerintah daerah dan desa tentu menjadi ujung tombak dari penanganan stunting. Terlebih untuk pemerintah kabupaten atau kota, desa dan kelurahan yang lebih strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Untuk mencapai itu, diperlukan penyelarasan dari sisi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor, serta antara tingkat pemerintahan dan masyarakat,” sebut Wagub.
Menurut Wagub, penilaian kinerja pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi adalah sebagai bentuk proses penilaian kemajuan kinerja kabupaten dan kota dalam melakukan upaya untuk memperbaiki konvergensi intervensi gizi yang lebih spesifik dan sensitif.
“Kami berharap proses penilaian ini dapat memberikan hasil yang positif berupa pembelajaran antar kabupaten dan kota lokus dalam wilayah Maluku Utara (peer learning) untuk lebih meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan delapan aksi konvergensi atau integrasi di wilayahnya masing-masing,” pintanya.
Wagub juga berharap pemerintah kabupaten dan kota dalam melakukan pemanfaatan alokasi anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun sumber pendapatan dan anggaran daerah lainnya, penting untuk penanganan stunting ini.
“Kami berharap ada peran aktif untuk menemukan cara yang tepat agar bisa menjalin kerjasama dengan stakeholder-stakeholder lain di luar pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama menangani permasalahan stunting yang ada,” tuntasnya.
Sebelumnya, kepala Bappeda Provinsi Malut, Dr M Sarmin S Adam dalam paparannya menyebutkan Malut dalam tren penurunan stunting berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021-2022, mengalami penurunan sebesar 1,4 persen dari angka 27,5 persen menjadi 26,1 persen.
“Atas data tersebut, diharapkan kerja keras bersama dan konvergen semua pihak untuk mencapai target tersebut,” papar Sarmin.
Dikatakan pula, berdasarkan perbandingan data SSGI tahun 2021 dan 2022 terdapat tiga kabupaten yang prevalensi stuntingnya mengalami peningkatan antara lain Kepulauan Sula sebesar 0,80 persen, Pulau Morotai (2,90 persen), dan Halmahera Tengah (3,10 persen).
“Sehingga diharapkan sekali lagi, kabupaten dan kota dapat kerja keras untuk mengendalikan angka prevalensi stunting di kabupaten masing-masing melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif,” pintanya.
Untuk kabupaten dan kota yang prevalensi stuntingnya turun, lanjut Sarmin, perlu diberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk setiap kerja kerasnya dengan harapan di tahun 2023 jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, diungkapkan Sarmin, tantangan berikutnya yakni berdasarkan data monitoring pelaksanaan delapan aksi konvergensi, dari 29 cakupan pelayanan esensial di Malut belum semuanya memenuhi target pada tahun 2022.
Terdapat cakupan layanan yang masih rendah diantaranya remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) sebenar 3,70 persen dari target sebenar 90 persen.
Lalu keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi capaian 14,8 dari target 50 persen.
Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan capaiannya 37.8 dari target 90 persen.
“Selanjutnya rumah tangga akses sanitasi layak dengan capaian 39,0 dari target 90 persen dan Catin mendapatkan bimbingan perkawinan capaian 32,50 dari target 90 persen,” rinci Sarmin menutup paparannya.
Kegiatan Penilaian Kinerja Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting ini sendiri akan digelar selama dua hari (12-13 Juli), dimana setiap kabupaten dan kota akan memaparkan hasil-hasil pelaksanaan kinerjanya selama tahun 2022.
Adapun delapan aksi pemerintah daerah yang akan dinilai tersebut diantaranya, analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Peraturan Bupati (Perbup) dan Wali Kota (Perwali) tentang percepatan penurunan stunting, pembinaan pelaku, perbaikan sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting, serta reviu kinerja tahunan. (red)
Komentar