MALUTSATU,TERNATE-Badan Bank Tanah bekerjasama dengan Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara menggelar acara bertajuk Land Smart Campus Series, Kamis (27/11/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di aula Nuku, dihadiri Gubernur Maluku Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, DR Fachruddin Tukuboya.
Deputi Bidang Perencanaan Strategi dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo menegaskan, kegiatan itu menjadi ajang dialog terbuka antara lembaga pengelola tanah nasional tersebut dengan civitas akademika Unkhair, guna memperkuat sinergi sekaligus menyerap berbagai masukan kritis dari lingkungan kampus.
“Mandat Badan Bank Tanah mencakup pengelolaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, hingga reforma agraria. Kegiatan hari ini di Unkhair tentu bertujuan membangun sinergi dengan kampus dalam bentuk masukan, pikiran, dan kritik dari mahasiswa, supaya kerja kami semakin lancar,” ujarnya.
Perdananto menjelaskan, lembaganya secara konsisten melakukan perolehan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kepentingan negara. Karena itu, kemitraan dengan perguruan tinggi dianggap sangat strategis, mengingat kampus merupakan pusat riset dan pengembangan ide yang dapat mendukung optimalisasi tata ruang serta pemanfaatan aset negara.
Dia mencontohkan salah satu aset yang sedang dikelola di Maluku Utara tanah seluas 3.800 hektar berada di kabupaten Halmahera Selatan.
“Di Kabupaten Halmahera Selatan, kami memiliki lahan seluas 3.800 hektare berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tentu pemanfaatannya harus bersinergi dengan Pemkab, Pemprov, dan berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Selain itu, Maluku Utara saat ini telah menjadi bagian dari program prioritas Badan Bank Tanah, khususnya dalam mendorong hilirisasi komoditas perkebunan.
Sebelum kegiatan di Unkhair, lembaganya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dengan pembahasan utama mengenai pengembangan hilirisasi kelapa.
“Hilirisasi kelapa merupakan potensi besar di Maluku Utara. Ini yang akan kami dorong agar memberi nilai tambah dan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat,” tegas Perdananto.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara, DR Fachruddin Tukuboya, menilai kegiatan tersebut sebagai langkah penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah. Menurutnya, sinergi yang terbangun akan membantu memastikan bahwa pemanfaatan aset negara berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kelompok rentan.
“Penting untuk memastikan bahwa lahan milik negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan komunitas adat,” ujarnya.
Fachruddin menekankan, pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota siap mendukung penuh proses identifikasi, verifikasi, dan penataan lahan adat di wilayah Maluku Utara. Upaya tersebut dinilai krusial untuk memastikan komunitas adat memiliki pengakuan hukum yang jelas dalam kerangka kebijakan pertanahan nasional.
“Kita harus mengidentifikasi lahan-lahan yang termasuk kategori adat dan memastikan secara hukum bahwa mereka benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut,” tambahnya. (red)
Komentar