MALUTSATU,TERNATE-Luas Pulau Gebe adalah 224 kilometer persegi atau sekitar 22.400 hektare, sebagaimana tercatat dalam data resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Pulau kecil di sebelah tenggara Pulau Halmahera, berbatasan langsung dengan Kepulauan Raja Ampat ini berbentuk memanjang dan masuk wilayah administrasi Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Di atas pulau seluas 22.400 hektare itulah, kini menumpuk izin tambang nikel. Total WIUP 7 perusahaan di Kecamatan Pulau Gebe mencapai 5.205,46 hektare. Termasuk Pulau Fau lewat Aneka Niaga Prima, dan Blok Kaf lewat Mineral Jaya Molagina.
Dari penelusuran dokumen izin, sebanyak 4.290,96 hektare atau 19,16 persen dari Pulau Gebe sudah masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) enam perusahaan tambang nikel. Artinya, hampir 1 dari 5 hektare Pulau Gebe sudah jadi konsesi.
Jika seluruh izin yang tercatat dijumlahkan, 5.255 hektare, maka luasnya mencapai 23,46 persen dari pulau. Artinya, hampir seperempat Pulau Gebe sudah dibebani konsesi tambang.
Enam perusahaan pertambangan diantaranya, PT Bartra Putra Mulia, Desa Umera: 1.850 hektare atau 8,26 persen dari Pulau Gebe. PT Smart Marsindo, Tanjung Ueboelie: 666,30 hektare atau 2,97 persen. PT Anugerah Sukses Mining, Desa Umera / Teluk Smingit: 503 hektare atau 2,25 persen.
Sedangkan PT Karya Wijaya, Pulau Gebe: 500 hektare atau 2,23 persen.PT Aneka Niaga Prima, Pulau Fau: 456,66 hektare atau 2,04 persen. PT Mineral Trobos, Pulau Gebe: 315 hektare atau 1,41 persen.Total 6 perusahaan: 4.290,96 hektare atau 19,16 persen. Sisa Pulau Gebe: 18.109,04 hektare atau 80,84 persen.
Yang paling besar adalah PT Bartra Putra Mulia. Sendirian, perusahaan ini menguasai 1.850 hektare atau 8,26 persen dari seluruh Pulau Gebe.
Jika PT Aneka Niaga Prima tidak dihitung, karena lokasinya di Pulau Fau, maka 5 perusahaan di Pulau Gebe induk menguasai 3.834,30 hektare atau 17,12 persen pulau. Sisanya tinggal 18.565,70 hektare untuk kampung, kebun, hutan, dan mata air.
Hitungan ini belum termasuk PT Mineral Jaya Molagina seluas 914,50 hektare di Blok Kaf, Desa Sonof Kacepo, dan eks lahan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara seluas 851,21 hektare yang PPKH-nya sudah dicabut. Jika 6 perusahaan ditambah Mineral Jaya Molagina saja, totalnya sudah menjadi 5.205,46 hektare atau 23,24 persen dari pulau.
Pulau Fau, Perbandingan Paling Ekstrem. Pulau Fau luasnya hanya 5,45 kilometer persegi atau 545 hektare. Sementara PT Aneka Niaga Prima menguasai 459,66 hektare di sana.Artinya, 84,34 persen Pulau Fau sudah jadi WIUP. Sisanya tinggal 85,34 hektare. Hampir seluruh pulau.
Bagi warga, angka ini bukan sekadar statistik. Di pulau kecil, setiap hektare yang dibuka berarti satu hektare hutan, mata air, kebun sagu, atau kampung yang tertekan.
Tokoh pemuda Gebe, Hamdallah Abdul Rahim, Ketua BPD Desa Elfanun, mengatakan, warga tidak menolak pembangunan, tapi mempertanyakan kenapa pulau yang hampir seperempatnya sudah jadi konsesi tambang, justru warganya masih kesulitan air bersih.
Di Desa Umera, mata air yang dulu mengalir tiga kilometer dari desa, kini banyak yang mengering. Kebun sagu tertutup lumpur, sumur keruh, laut keruh.
Jika konsesi terus bertambah tanpa reklamasi yang nyata, maka yang tersisa bukan hanya angka di atas kertas. Tapi pulau yang semakin sempit ruang hidupnya. (red).
Komentar