Dari 108 perusahaan tambang di Maluku Utara, hanya 2 perusahaan yang data setoran PNBP-nya tercatat jelas sebesar Rp 4,33 triliun. Sementara 106 perusahaan lainnya, datanya tidak dipublikasikan.
MALUTSATU,TERNATE-Tidak ada satu pun lembaga negara yang bisa menyebutkan secara terbuka berapa total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tambang yang berasal dari Maluku Utara.
Kondisi ini membuat publik sulit menilai seberapa besar kontribusi masing-masing perusahaan tambang terhadap penerimaan negara.
Padahal, aktivitas tambang di Maluku Utara berlangsung masif dan berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
Yang bisa dipastikan ke publik baru dua perusahaan. PT Weda Bay Nickel (WBN) menyetor PNBP sebesar Rp 3,5 triliun sepanjang 2025, berupa royalti dan iuran tetap. Angka itu naik lebih dari 31 persen dibanding 2024.
Sementara Harita Nickel melalui PT Trimegah Bangun Persada Tbk menyetor royalti sebesar Rp 837,8 miliar pada 2024. Di tahun yang sama, Harita juga menyetor pajak Rp 2,11 triliun ke pemerintah pusat dan Rp 1,02 triliun ke pemerintah daerah.
Jika ditotal, dari dua perusahaan saja, sudah Rp 4,33 triliun PNBP yang mengalir ke pusat.
Angka Rp 4,33 triliun itu bukan total keseluruhan. Itu baru dari dua perusahaan yang datanya terbuka ke public, masih sekitar 106 perusahaan salah satunya PT Aneka Tambang.
Di Maluku Utara, tercatat ada 108 perusahaan pertambangan dengan 133 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perusahaan-perusahaan itu tersebar di Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Di antaranya ANTAM, IWIP, Wanatiara Persada, dan 105 perusahaan lainnya.
Namun hingga kini, data setoran PNBP dari 106 perusahaan lainnya tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah pusat.
Akibatnya, total PNBP nikel asal Maluku Utara yang sebenarnya tidak pernah diketahui publik. Angka sebenarnya dipastikan jauh lebih besar dari Rp 4,33 triliun.
Ironisnya, Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada 2026 hanya Rp 317 miliar. Jumlah itu hanya sekitar 7 persen dari setoran dua perusahaan tersebut, dan hanya 0,13 persen dari nilai ekspor besi-baja dan nikel Malut yang mencapai sekitar Rp 243 triliun pada 2025.
Persoalan ini muncul karena sistem pencatatan PNBP minerba di Indonesia tidak dibuka per provinsi asal tambang.
Perusahaan membayar royalti langsung ke Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta melalui sistem MODI / SIMBARA. Di laporan Kementerian Keuangan, yang muncul adalah total nasional, bukan rincian per provinsi.
Akibatnya, di laporan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Maluku Utara, PNBP yang tercatat hanya Rp 351,56 miliar per September 2026. Itu bukan royalti tambang, melainkan PNBP layanan seperti pengelolaan aset BMN, piutang negara, dan layanan lelang.
Selama ini, pemberitaan tambang di Malut sering hanya menyebut IWIP. Padahal, peta industri nikel Malut terbagi dalam empat kutub besar.
Kawasan Weda di Halmahera Tengah, yang dihuni WBN sebagai penambang dan IWIP sebagai pengelola kawasan industri dan smelter.
Pulau Obi di Halmahera Selatan, yang dihuni Harita Nickel dengan 23.443 pekerja, 43 persen di antaranya berasal dari Maluku Utara. Ada juga PT Wanatiara Persada dan sejumlah IUP lainnya.
Buli di Halmahera Timur, yang dihuni PT ANTAM Tbk, BUMN milik negara, melalui Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara beserta anak usahanya PT Nusa Karya Arindo, PT Sumberdaya Arindo, dan PT Feni Haltim.
Dari 108 perusahaan itu, baru WBN dan Harita yang angka PNBP-nya bisa diverifikasi publik. ANTAM tidak memisahkan angka PNBP per site karena laporannya konsolidasi nasional. IWIP tidak memiliki angka royalti karena bukan pemegang IUP tambang langsung. Sementara perusahaan tertutup lainnya tidak wajib mempublikasikan setoran PNBP-nya.
Besarnya setoran ini menunjukkan bahwa industri nikel Maluku Utara telah menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara.
WBN bahkan meraih penghargaan Apresiasi Minerba 2026 dari Kementerian ESDM untuk kategori Kepatuhan Pembayaran PNBP. Sementara ANTAM dan anak usahanya juga meraih penghargaan yang sama di kategori pemberdayaan masyarakat. (red)






Komentar