TERNATE,MSC-Pemerintah Kota Ternate dinilai lambat dalam menyalurkan bantuan soasial kepada masyarakat, sebab telah masuk minggu kedua puasa distribusi bantuan sosial kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak pandemi covid 19 belum juga didistribusi.
Hal tersebut membuat Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif mempertanyakan sikap walikota. Kata Nurlaela kepekaan Walikota terhadap krisis kemanusiaan ini mulai memudar.
“Kami sangat sayangkan kelambatan ini dikarenakan persoalan sederhana yaitu persoalan tekhnis terkait verifikasi pendataan,”ungkap Nurlaela Syarif dalam rillir kepada malutsatu, Sabtu (2/5/2020) malam.
Dikatakan, batas waktu Pemkot melalui surat edaran Sekretaris Kota Ternate (Sekot) meminta seluruh Kelurahan memasukan entri data penerima bansos yaitu paling lambat di tanggal 15 April 2020. Dengan demikian kata Nurlaela, jika gunakan estimasi durasi waktu dalam surat edaran tersebut, sudah sangat lama dan belum terdistribusi sampai saat ini.
“Kami Fraksi Nasdem sangat miris, ini situasi darurat dan pemkot sendiri tetapkan situasi darurat kemanusiaan, logikanya situasi darurat langkah yang diambil juga harus cepat tanggap, apalagi berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, ini soal isi perut masyarakat jadi kami mendesak kerja-kerja seluruh aparatur pemkot kaitan bansos ini juga cepat tanggap,” kesalnya.
Lanjut Nurlaela setelah dicros cek ke Dinsos, diakibatkan karena persoalan data yang di masukan Kelurahan, ada duplikasi data dengan bantuan PKH (program keluarga harapan) dan Bansos bersumber APBN, dan ada juga karena persoalan data fisik foto kopian KTP dan KK penerima yang tidak dilampirkan.
“Fraksi Nasdem ini tidak bisa di tolerir, kami sangat paham Dinsos bekerja hati-hati agar tidak jadi masalah dikemudian hari, tapi yang kami sayangkan adalah sikap Saudara Walikota Ternate, kenapa tidak mengunakan kewenangannya untuk lebih tegas, memerintahkan aparatur kecamatan dan kelurahan agar soal sepele dan tekhnis ini tidak memperlambat bantuan,”sebutnya.
Nurlaela meminta Walikota berkaca dengan Kabupaten Morotai dan kabupaten lainnya di Maluku Utara, saat ini bansos di Morotai misalkan sudah tahap ketiga.
“Apa sih bedanya, saya pikir sama karena Morotai juga punya rakyat dan Ternate juga punya rakyat, tingkat kesulitan bahkan rentan kendali Morotai harusnya jauh lebih sulit ketimbang Kota Ternate, ini Koq Morotai sudah pembagian tahap tiga, Ternate satukalipun belum juga dibagikan,”ujar Nurlaela Syarif. (red)
Komentar