TERNATE-Kalangan pelaku usaha kecil sangat terasa dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sejumlah usaha kecil di Kota Ternate, kini menghadap masalah pelik.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Povinsi Maluku Utara, Bahtiar Kadir menegaskan, sektor UMKM seperti food and bavarage kini menghadapi persoalan pelik, akibat dari PPKM yang diterapkan di Kota Ternate.
Dikatakan, Sebagai kota jasa, Ternate tentu akan merasakan bagaimana menurunnya pendapatan di sektor ini. Pemberlakuan PPKM di Kota Ternate haruslah mengacu pada trend dan grafik dari jumlah pasien Covid-19.
“Sebab setahu kami, Kota Ternate sekarang mengalami penurunan grafik serta perubahan warna dari zona merah ke orange,” katanya.
Bagi HIPMI, Pandemi Covid 19 adalah sebuah tantangan bersama yang butuh kolaborasi agar kita semua mampu bertahan dan survive, baik secara sosial pun ekonomi. Pemkot harus butuh konsep yang jelas, jangan hanya mengambil kebijakan yang di satu sisi berdampak pada usaha kecil.
Untuk itu katanya, yang perlu dilakukan oleh pemkot adalah upaya sistematis terkait penguatan kesadaran dan ketaatan protokoler kesehatan di ruang publik, serta sektor-sektor ekonomi penyedia jasa.
Menurit Bahtiar Kadir, yang harus diatur adalah tingkat pengunjung dalam satu tempat perlu dibatasi, bukan malah membatasi jam operasi penyedia jasa. mengancam keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang pemerintah melakukan pengetatan mobilitas, setidaknya sejumlah unit UMKM mengalami penurunan pendapatan bahkan berhenti beroperasi.
“Kami yakini, pelaku usaha akan tetap mematuhi segala kebijakan pemerintah selama kebijakan itu mampu membuat mereka survive dan adaptif, jika tidak, kita hanya bisa menghitung berapa pengusaha khususnya UMKM yang harus gulung tikar,” katanya.(red)
Komentar