TERNATE-Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemda kabupaten dan kota menyepakati sebanyak 420 usulan yang disahkan dari hasil Musrembang dan RKPD tahun 2024. Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara yang ditanda tangani bersama, pada penutupan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Tahun 2024, pada Jumat 28 April 2023 di Ternate.
Melalui penyelenggaraan forum dan Musrenbang RKPD Tahun 2024, sejak awal tahapannya sejatinya telah terinput pada aplikasi SIPD, melalui usulan aspirasi masyarakat yang dibahas pada forum Lintas Perangkat Daerah serta Musrenbang Provinsi sebanyak 934 usulan, yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten/kota dan hasil pembahasan forum dan musrenbang.
Dari 934 usulan tersebut, dari hasil pembahasan disepakati sebanyak 514 usulan yang ditolak dan hanya 420 usulan yang diterima. Diantaranya, kelompok ekonomi dan sumber daya alam sebanyak 341 usulan, diterima sebanyak 186 usulan dan ditolak 155 usulan.
Begitu juga kelompok infrastruktur dan pengembangan wilayah sebanyak 259 usulan, diterima sebanyak 49 usulan dan di tolak 210 usulan. Selanjutnya, kelompok pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 334 usulan, yang diterima sebanyak 185 usulan dan di tolak 149 usulan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Drs Samsuddin Abdul Kadir menjelaskan, masih berdasarkan pagu indikatif sehingga dalam kondisi yang terus berproses seperti ini, optimis alokasi anggaran pembangunan 2024 akan bisa mengakomodasi lebih lagi usulan-usulan aspirasi dari kabupaten/kota.
“Diinformasikan juga bahwa pada beberapa usulan yang ditolak, sejatinya telah diakomodasi melalui sumber penganggaran lainnya melalui APBN,”sebut Samsuddin seraya berharap pelaksanaan proses pembangunan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan partisipasi public.
Sekda juga menekankan, hendaknya terus memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan di berbagai sektor dan kemajuan disemua wilayah. (red)
Komentar