TERNATE-Pemerintah Kota Ternate pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 tidak menganggarkan dana hibah keolahragaan. Pada ketentuan pada UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang antara lain mengatur tentang pendanaan keolahragaan sudah jelas porsi untuk olahraga.
Belum lagi jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD pada setiap tahun anggaran porsi dana hibah untuk pendanaan program dan kegiatan keolahragaan bagi KONI daerah masuk dalam tubuh APBD setiap tahun anggaran.
Menjadi acuan bagi KONI daerah sesuai Pasal 75 tersebut bahwa pemberian hibah untuk pendanaan program dan kegiatan keolahragaan bagi KONI daerah sifatnya terus menerus setiap tahun.
Akibatnya, sejumlah cabang olahraga (cabor) kesulitan melakukan pembinaan, event maupun mengikuti kejuaraan yang masuk dalam agenda resmi setiap cabor. Bahkan sebagian pengurus cabor harus harus menguras kantong pribadi, tragis lagi sebagian harus menjual bazar untuk mengikuti event di luar daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, seiring dengan program olahraga telah berjalan terutama mempersiapkan atlet mereka untuk mengekuti pra-PON 2023 dan PON Aceh 2024, Puluhan pengurus cabor mendatangi KONI Kota Ternate, pada Rabu 12 Juli 2023 malam.
Usai pertemuan ketua KONI M. Ghifari Bopeng didampingi Sekertaris KONI, Faujan A Pinang lantas membuat pertanyaan sikap bersama kepada Pemerintah Kota Ternate (Pemkot) dan DPRD Kota Ternate.
Hamka Midun, ketua Pertina Kota Ternate mewakili pengurus Cabor kepada wartawan mengaku, kedatangan mereka untuk mempertanyakan dana hibah yang belum diakomodir oleh Pemkot Ternate dan DPRD Kota Ternate.
Hamka menilai, hal tersebut karena program dibuat masing-masing Cabor sudah berjalan kurang lebih satu tahun namun tidak didukung dengan anggaran. Hal ini sangat mempengaruhi pencapaian prestasi bagi atlit.
Menurut dia, program telah berjalan itu justru sebaliknnya menjadi beban terhadap ketua KONI Ternate karena harus membantu ke Cabor-Cabor dengan anggaran pribadi, dan sisanya harus dicari secara mandiri.
“Untuk itu, apabila dalam pengajuan anggaran perubahaan nanti tidak diakomodir dana hibah milik KONI Ternate maka seluruh Cabor beserta atlet-atletnya siap menduduki kantor Pemkot dan DPRD Kota Ternate,” tegas Hamka.
Tak hanya itu, Sekertaris Muaythai Kota Ternate, Buhari Muhidin juga menyatakan sejak dahulu anggaran KONI hinggga 2022 selalu ada, namun sampai saat ini tidak ada sama sekali.
Ia menilai Pemkot dan DPRD jika tidak mau memperhatikan olahraga berarti daerah mengalami kemunduran. Padahal salah satu instrumen kemajuan prestasi itu ada di olaharaga.
Menurut Buhari, sepengatahuanya terkait usulan dana hibah milik KONI sejak bulan Desember 2022 namun sampai mamasuki bulan Juli 2023 ini anggaran itu tak kunjung direalisasikan.
Untuk itu, pihak bersama kurang lebih 24 Cabor bersama atlet dan pelatih telah bersepakat akan menduduki kantor Pemkot dan DPRD. Apabila dana hibah milik KONI Kota Ternate sebasar 2,8 miliar tak kujung direalisikan.
“Kami berharap pemkot segara mengusulkan dana milik KONI itu agar segara disetjui DPRD. Karena apa, agenda tersebesar saat ini dihadapi masing-masing cabor adalah agenda Pra-PON 2023 dan PON 2024,” desaknya.
Menanggapi keluahan Cabor, Ketua KONI Kota Ternate Muhammad Ghifari Bopeng, mengaku telah menerima aspirasi para pengurus Cabor itu terkait tuntutan mereka soal anggaran.
Menurut Ghifar ada beberapa Cabor sudah melaksanakan program kerja, bahkan ada Cabor sudah melaksanakan seleksi Pra PON dan persiapan mengikuti Pra PON. Hal ini sangat mengganggu prestasi atlit kota Ternate.
“Aspirasi Cabor akan disampaikan ke Pemkot dan DPRD, sehingga seluruh kegiatan olahraga di Kota Ternate ini bisa berjalan normal,” kata Ghifar. (red)
Komentar