TERNATE,MalutSatu-Proses penanganan kasus meledaknya Speedboat Bela 72 dinilai belum adil dan belum tuntas. Dua tahun setelah tragedi di Bobong, Pulau Taliabu, 12 Oktober 2024 yang menewaskan enam orang termasuk Benny Laos, perkara dinilai berhenti hanya pada penetapan tersangka lalu berakhir dengan restorative justice, sementara hak korban belum sepenuhnya dipenuhi dan penyebab utama tragedi belum terjawab.
Sorotan ini kembali menguat setelah Kapolda Maluku Utara Inspektur Jenderal Polisi Arif Budiman menyatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami perkembangan kasus meledaknya Speedboat Bela 72 tersebut.
“Saat ini kita sedang telusuri karena kejadian kasus tersebut sebelum saya menjabat,” tutur Kapolda.
Kapolda menjelaskan, kepolisian terus menelusuri dan mempelajari perkara tersebut secara mendalam untuk mengungkap detail peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Sebelumnya, Polda telah menetapkan Rahmat Nakhoda sebagai tersangka karena terbukti kelalaiannya berlayar tanpa dokumen resmi. Penetapan tersebut memperkuat dugaan bahwa Speedboat Bela 72 berlayar tanpa Surat Izin Berlayar (SIB) dan manifes dari Syahbandar Ternate.
https://www.malutsatu.com/2026/10/kejaksaan-terkesan-lepas-tangan-kasus-speedboad-bela-72/
Jika terbukti, Pasal 323 dan Pasal 302 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengancam pidana 10 tahun penjara karena mengakibatkan korban jiwa.
Kasus ini kemudian terhenti di Kejaksaan karena dilakukan restorative justice. Padahal kasus ini tidak dapat dilakukan dengan restorative justice karena ancaman hukumannya berat. Restorative justice tidak dapat menghentikan kasus, restorative justice hanya meringankan hukuman tersangka tetapi kasusnya harus terus jalan sampai ke pengadilan.
RJ tersebut juga bertentangan dengan aturan. Berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perpol No. 8 Tahun 2021, RJ hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan kerugian tidak lebih dari Rp 2,5 juta.
Sementara kasus Bela 72 ancamannya 10 tahun, menelan 6 korban jiwa, dan kerugiannya jauh melebihi batas tersebut. Karena itu RJ tidak dapat diterapkan.
Lebih miris lagi, para korban dan keluarga korban sampaidua tahun pasca RJ hak-hak keluarga korban tidak dipenuhi, sebagaimana janji-janji manis dalam kesepakatan RJ.
Selain itu, persoalan kedua muncul dari hasil investigasi mantan Tim Hukum Benny Laos. Mantan Ketua Tim Kuasa Hukum Benny Laos, Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H., menyampaikan hasil investigasi timnya.
Dimana hasil investigasi menemukan indikasi ledakan berasal dari dasar speedboat, bukan dari atas. Pola ini tidak sesuai dengan kebakaran biasa akibat pengisian BBM, sehingga hasil investigasi mengarah pada adanya dugaan sabotase.
Makanya timbul desakan pentingnya membuka hasil uji Labfor ke publik supaya public terutama keluarga korban mengetahui penyebab meledaknya speedboad super mewah milik Gubernur Maluku Utara.
Hasil Labfor dari Puslabfor Bareskrim Polri dan Bidlabfor Polda Sulut adalah satu-satunya bukti ilmiah yang bisa menjawab speedboad berlayar tanpa SIB dan manifes, apakah ledakan karena kelalaian atau sabotase. (red)
Komentar