MALUTSATU,JAKARTA-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyoroti pemanggilan Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Wakil Ketua Bidang Hukum PWI Pusat, Baren Antoni Siagian, menegaskan pemanggilan itu bukan soal satu orang. Ini soal independensi pers yang terancam, dan ruang gerak pers dalam menggali kebenaran informasi yang akan terhambat.
“Sebenarnya kami merasakan bahwa hal ini sangat tidak bagus. Untuk kemudian hari, ini akan menjadi preseden buruk buat wartawan. Karena independensi seorang wartawan akan terganggu, dan akan membuat narasumber nanti menjadi ketakutan sama kita,” kata Baren Antoni Siagian di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Menurut Baren, perlindungan terhadap wartawan dan narasumber itu bukan sekadar etika, tapi sudah diatur undang-undang yang harus dijunjung tinggi.
“Persoalannya, kita kan di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, ada Pasal 4 dan Pasal 8, baik tentang narasumber maupun perlindungan wartawan, kita harus junjung tinggi,”tegas Baren
Pasal 4 UU Pers mengatur tentang kemerdekaan pers dan hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Sementara Pasal 8 mengatur tentang perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan profesinya.
Baren menegaskan, kalau dua pasal itu tidak dijunjung tinggi, maka wartawan tidak akan bisa bekerja secara independen.
Dampaknya langsung ke narasumber. Kalau narasumber melihat wartawan saja bisa dipanggil ke sidang hanya karena produk jurnalistiknya, maka besok tidak ada lagi narasumber yang berani bicara jujur ke media.
“Kami berharap, PWI secara ini malah membuat (pengingat) untuk aparat penegak hukum di kemudian hari, cukuplah saudara Aiman untuk diminta kesaksian terkait produk jurnalistik, agar hal ini juga membuat independensi kami akan terus berjalan tanpa ada tekanan,”pintahnya. (red)
Komentar