TERNATE-Nilai investasi di Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun ini cukup fantasis. Dalam waktu 9 bulan (Januari hingga September 2021), nilai investasi menembus Rp 38 triliun lebih. Aliran modal asing ini tersebar di 83 proyek. Sedankan sisanya Rp1,1 triliun berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN)
Berdasakan laporan dari Kementerian Investasi/BPKM. Dari total angka tersebut, nilai investasi terbesar adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Data BKPM menyebut, total nilai PMA di Maluku Utara tahun ini mencapai Rp37 triliun.
Namun investasi di Maluku Utara masih menggunakan pola lama, dimana hampir sebagian besar investor yang masuk terutama di sektor pertambangan belum mengikusertakan pengusaha lokal, akan tetapi masih didominasi pengusaha Jakarta.
Terkait hal itu, Persidium Forum Asosiasi Pengusaha Maluku Utara tengah berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi untuk datangkan Menteri Infestasi/Kepala BPKM ke Maluku Utara dalam acara Forum Bisnis.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Maluku Utara (Malut), Gajali Abd Muthalib mengatakan, keinginan Pemerintah Pusat setiap invetasi di daerah harus melibatkan pengusaha di daerah belum diterapkan.
“Harusnya pengusaha di daerah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi kenyataan saat ini banyak investasi di Maluku Utara tetapi masih pakai pola lama didominasi pengusaha dari Jakarta,”tegas Gajali Abd Muthalib saat pertemuan bersama Kepala Dinas Penanaman modal terpadu satu pintu (DMPTSP), Bambang Hermawan, pada Selasa, (25/1/2022) di Ternate.
Menurutnya, Persidium Forum Asosiasi Pengusaha Maluku Utara saat ini menggas kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka keterlibatan pengusaha lokal pada setiap investasi di Maluku Utara.
“Keinginan Pemerintah Pusat itu mungkin baru terwujud di daerah lain, tetapi di Maluku Utara belum seperti itu. Makanya kami para pengusaha menggagas ini sebagai bentuk jemput bola mewujdukan keinginan Pemerintah,”sebutnya.
Apalagi hal ini adalah keinginan Pemerintah Pusat yang sudah sering disampaikan Presdien Joko Widodo dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kemernterian Kementerian Investasi/BPKM.
Dengan sendirinya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di Jakarta tapi bisa merata ke daerah lain, karena ada keterlibatan pengusaha lokal dalam setiap investasidi daerah.
Seperti diketahui, sejumlah pengusaha yang terdiri dari ketua Asosiasi menggagas Persidium Forum Asosiasi Pengusaha untuk menindaklanjuti seruan Pempus adanya kolaborasi invetasi ke daerah dengan pengusaha lokal.
“Ya kita hadirkan Menteri untuk mewujudkan keinginan mereka yakni keberpihak investasi bagi pengusaha lokal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,”kata Gazali.
Pemerintah kata Gazali harus merealisasi adanya kolaborasi antara para investor dengan pengusaha lokal dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sehingga proyek yang dijalankan di daerah tidak boleh lagi hanya menguntungkan segelintir orang di Jakarta semata.
Agenda pertemuan dijadwalkan bulan Februari yang dihadiri Menteri Bahlil, sekaligus menandatangani Mou antara Menteri bersama Gubernur. Juga kerjasama ditandatangani Deputi, Kadis PTSP Malut dan Investor. Kemudian diharapkan ada tandatangan kontrak antara pengusaha besar investor dengan Pengusaha lokal. (red)
Komentar