Jumat, 11 November 2022

KPU Maluku Utara Butuh 40.020 Orang Mengisi Lembaga Adhoc

redaksi malutsatu-Berita Utama-127 views

TERNATE-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024, membutuhkan 40.020 orang untuk mengisi lembaga penyelenggara Adhoc.

“Perkiraan kebutuhan penyeleggara Adhoc pada Pemilu serentak tahun 2024 dibutuhkan sebanyak 40.020 orang,”ungkap Anggota KPU Maluku Utara, Safrina R.Kamaruddin, di Ternate pada Jumat (11/11/2022).

Dia mengatakan, KPU tengah menyiapkan rekrutmen Badan Ad Hoc meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai bentuk kesiapan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Proses perekrutan akan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA).

Untuk PPK dibutuhkan sebanyak 590 orang termasuk untuk sekretariat dibutuhkan 354 orang unutk 118 kecamatan. Untuk PPS sebanyak 3.543 orang dan Sekreatriat 3.543 orang untuk 1.181 Desa dan Kelurahan.

Sedangkan untuk Pantarlih kata Safrina, KPU membutuhkan sebanyak 3.999 orang unutk 3.999 Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Itu belum termasuk untuk TPS Khusus yang nantinya dibentuk kemudian,”katanya seraya menambahkan untuk KPPS dibutuhkan sebanyak 35.991 orang.

Safrina menjelaskan bahwa tugas dan fungsi badan ad hoc ini adalah membantu KPU melaksanakan tahapan pemilu di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa. Disamping juga tahapan pemutakhiran data pemilih, memetakan tempat pemungutan suara (TPS), dan melakukan pendistribusian logistik.

Lebih lanjut Safrina mengatakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjelaskan bahwa badan ad hoc untuk PPK akan bekerja selama 15 bulan. Sementara untuk PPS akan bekerja selama 14 bulan. Di setiap kecamatan akan terisi 5 PKK dan di setiap desa akan terisi 3 PPS.

Dia juga menambahkan berdasarkan Peraturan KPU untuk nominal gaji yang akan diterima oleh petugas badan ad hoc diantaranya, ketua PPK sebesar Rp 2.500.000, anggota PPK sebesar Rp 2.200.000, Sekretaris PPK Rp 1.850.000 dan Staf sekretaris PPK Rp 1.300.000.

Sementara Ketua PPS sebesar Rp. Rp1.500.000, anggota PPS sebesar Rp 1.300.000, Sekretaris PPS Rp 1. 150.000 dan staf Sekretariat PPS Rp 1.050.000. Untuk Pantarlih Rp 1.000.000, Ketua KPPS Rp 1.200.000, Anggota Rp 1.100.000 serta Petugas ketertiban TPS Rp 700.000. (red)