MALUTSATU-Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya. Hadir pula Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar serta jajaran pejabat Kementerian Ekonomi Kreatif.
Dalam forum tersebut, Senator DPD RI asal Maluku Utara, Hasby Yusuf, menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap para pelaku ekonomi kreatif di daerah. Menurut Hasby Yusuf, sektor ini sangat potensial, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural.
“Pelaku ekonomi kreatif di daerah seperti konten kreator, fotografer, kuliner, fesyen, animasi, film, game, desain interior dan lainnya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik dari sisi pendampingan kegiatan maupun penyiapan pasar,” ujar Hasby Yusuf, pada Selasa 6 Mei 2025.
Menurutnya, Maluku Utara masih banyak daerah yang belum ada akses Internet sementara ekonomi kreatif adalah sektor yang membutuhkan daya dukung jaringan telekomunikasi yang baik.
Belum lagi para pelaku Ekonomi Kreatif di daerah masih terkendala masalah pembiayaan, termasuk juga masalah pembentukan badan hukum yang rumit dan mahal.
“Kami juga usulkan adanya pembiayaan khusus untuk para pelaku Ekonomi Kreatif di daerah. Perlu juga Beasiswa khusus bagi pelajar dan mahasiswa yang memiliki potensi dan minat pada ekonomi kreatif di daerah,”pintanya.
Selain itu Hasby Yusuf berharap, perlu ada payung hukum untuk melindungi para pelaku ekonomi kreatif di daerah dari intimidasi dan kriminalisasi, karena banyak kasus kebebasan seni para pelaku ekonomi kreatif justru dianggap berbeda oleh penguasa.
“Para pelaku ekonomi kreatif khususnya para konten kreator, pelaku seni, film, animasi dan game dalam kreatifitasnya diminta jangan sampai melanggar nilai agama, budaya dan simbol kebangsaan,”ujar Hasby Yusuf. (red)
Komentar