MALUTSATU,TERNATE–Provinsi Maluku Utara tengah mengalami ledakan ekonomi yang luar biasa. Namun, di balik angka-angka fantastis tersebut, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja perdagangan luar negeri Maluku Utara sangat cemerlang. Nilai ekspor Januari–Agustus 2026 mencapai US$ 11.775,27 juta atau sekitar Rp 190 triliun, naik 28,62 persen dibanding tahun lalu.
Pada Agustus 2026 saja, ekspor melonjak 78,53 persen menjadi US$ 1.931,48 juta.Nilai impor pada periode yang sama mencapai US5.102,47juta, naik32,40 persen. Dengan demikian, neraca perdagangan Maluku Utara mengalami surplus jumbo sebesar US 6.672,80 juta atau setara Rp 107 triliun.
Sumbangan terbesar ekspor Malut, yakni 93,93 persen, berasal dari tiga komoditas: besi dan baja, nikel, dan aluminium, hasil dari hilirisasi industri di Weda Bay dan Obi. Sebanyak 89,82 persen ekspor tersebut mengalir ke Tiongkok.
Pertumbuhan ekonomi Malut pun tak kalah fantastis. BPS mencatat ekonomi Maluku Utara tumbuh 34,17 persen sepanjang 2025 dengan PDRB Rp 133,62 triliun. Memasuki Triwulan II 2026, ekonomi masih tumbuh 15,35 persen secara tahunan, menempatkan Malut sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Tapi Kemiskinan Justru Naik
Ironisnya, di tengah ekspor ratusan triliun dan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, angka kemiskinan justru mengalami kenaikan.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 77,85 ribu orang atau 5,79 persen. Angka ini meningkat 3,04 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat 74,81 ribu orang (5,59 persen).
Artinya, saat kapal-kapal tongkang pengangkut nikel dan baja hilir mudik membawa devisa miliaran dolar ke luar negeri, masih ada puluhan ribu warga Malut yang hidup di bawah garis kemiskinan Rp 692.592 per kapita per bulan.
Fenomena ini menguatkan dugaan adanya ketimpangan manfaat hilirisasi.”Maluku Utara tidak cukup hanya tumbuh secara ekonomi. Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan itu tertata, manfaatnya terdistribusi,” tulis narasi dalam laporan ekonomi BPS Maluku Utara yang dikutip media ini.
Pertumbuhan ekonomi Malut saat ini sangat terkonsentrasi di kawasan industri Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Pulau Obi. Sementara pulau-pulau kecil, desa pesisir, sentra perikanan, dan wilayah pertanian di Ternate, Tidore, Morotai, masih tertinggal dalam pelayanan dasar dan akses pasar.
Ditambah lagi, inflasi di Maluku Utara pernah menyentuh 5,28 persen pada Agustus 2026, salah satu tertinggi nasional, akibat mahalnya logistik antarpulau dan kenaikan harga makanan. Kenaikan upah yang rendah pun tergerus biaya hidup yang tinggi di lingkar tambang.
Harapannya, Pemerintah provinsi dan pusat mengevaluasi Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan yang pada 2026 tercatat hanya sekitar Rp 317 miliar, sangat kecil dibanding nilai ekspor Rp 243 triliun per tahun, agar manfaat kekayaan alam benar-benar dirasakan untuk pengentasan kemiskinan di Maluku Utara. (red)
Komentar