oleh

Basri Salama : Efektifkan Anggaran Untuk Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat

TERNATE,MSC-Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara, Basri Salama menyarankan, Gubernur Maluku Utara segera melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perusahaan Swasta yang beroperasi di dalam wilayah Provinsi Maluku Utara. Selain gugus tugas yang telah dibentuk untuk penanganan COVID19.

Dikatakan, hal terpenting yang segera disiapkan adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dengan memprioritaskan kepada masyarakat yang bergantung dengan nafkah harian kepada tukang ojek, sopir angkot, abk transportasi laut (speed, motor kayu, dan kapal antar pulau) bentor, nelayan, petani dan buruh.

“Caranya mengalihkan seluruh anggaran perjalanan dinas kepala Daerah, gubernur sampai dengan bupati walikota. Anggota DPRD Provinsi sampai dengan Kab/kota dan seluruh perjalanan dinas OPD,”kata Basri Salama dalam siaran pers, Sabtu (28/03/2020).

Selain itu Basri Salama meminta, kepada seluruh perusahaan pertambangan swasta maupun plat merah agar mengalihkan seluruh anggaran CSRnya pada pengaadaan kebutuhan pokok rakyat untuk jangka waktu 3-4 bulan ke depan atau sampai situasi darurat dinyatakan selesai oleh pemerintah pusat.

“Mengalihkan seluruh pembiayaan kegiatan yang tidak produktif seperti pelatihan, lomba PKK atau penyuluhan dan lain sebagainya yang tidak terlalu penting dan mendesak untuk diarahkan pada pengadaan seluruh kebutuhan pokok rakyat yang membutuhkan,”pintahnya.

Basri Salam mengatakan, membentuk segera satuan tugas berjenjang untuk melayani kebutuhan pokok yang dimaksud terutama kebutuhan yang harus segera diadakan adalah beras, gula, minyak kelapa lain sebagainya.

Apalagi kata Basri Salama, bulan puasa dan lebaran tinggal menghitung hari, sehingga kesiapan ini segera dilakukan mengingat situasi yang tidak menentu ini membuat rakyat kita sedang dalam kondisi yang tidak siap.

“Ini bencana datang mendadak menghancurkan seluruh sendi-sendi perekomian  bangsa. Maka dari itu saya menyarankan pada pemerintah daerah terutama gubernur segera ambil langka-langkah konkrit,” katanya. (red)

Bagikan

Komentar