TERNATE-Tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2022 dilaporkan sebesar 6,23 persen. Angka ini jika dibandingkan data tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,66 persen.
Meski capaian tingkat kemiskinan masih dibawah rata-rata nasional tahun 2022 yani 9,57 persen, tetapi dianggap masih perlu masih percepatan penanggulangan kemiskinan di Malut, mengingat capaian tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota yang menyentuh angka dua digit.
Untuk menekan angka kemiskinan, Bappeda Provinsi Maluku Utara menyiapkan dua strategi penanggulangan. “Ada dua strategi besar yang coba dilakukan,” ujar Kepala Bappeda Malut, Dr M Sarmin S Adam MSi, dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Kerja Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Malut Tahun 2023 yang berlangsung di Sahid Bela Hotel, Jumat (14/07/2023) sebagaimana rilis yang diterima.
Pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Dan membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.
Dua strategi tersebut, ucap Sarmin, akan kemudian dituangkan dalam tiga program yang langsung menyasar penduduk miskin. Diantaranya, penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha.
“Disamping tentunya, penduduk miskin mempunyai didorong untuk menciptakan atau memiliki strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya,” ucap Sarmin.
Dikatakan, percepatan penanggulangan kemiskinan tak lepas dari implementasi pelaksanaan program maupun kegiatan oleh pemerintah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan pada Perpres 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. 
Selain itu terdapat juga Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Permendagri 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.
“Kita sadari bahwa tren penurunan kemiskinan hanya akan bisa terjadi apabila semua kita mengambil peran proporsional di dalamnya,” ucapnya berharap.
Rakor TKPK itu sendiri diisi paparan laporan setiap pemerintah kabupaten dan kota di Malut terkait penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing dan rencana kerja tahunannya berupa capaian indikator kemiskinan.
Selanjutnya kata Sarmin yakni, program dan kegiatan OPD dengan anggaran yang mendukung penanggulangan kemiskinan, dan dukungan dunia usaha untuk penanggulangan kemiskinan serta hambatan atau kendala pelaksanaan penanggulangan kemiskinan itu sendiri. 
“Selain itu, juga TKPK Kabupaten dan Kota diminta untuk memaparkan rencana kerja tahunan penanggulangan kemiskinan yang terdiri kebijakan dan strategi tahun berjalan, program dan kegiatan serta anggaran tahun berjalan dan rencana tahun berikut serta lokasi prioritasnya,” pungkas Sarmin. (red)
Komentar