PSSI Diminta Jatuhkan Sanksi ke Edi Langkara CS

TERNATE-Pelaksanaan Kongres Pemilihan Komite Eksekutif Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Maluku Utara, dinilai telah bertentangan dengan Statuta dan Kode Pemilihan edisi 2019.

“Selaku warga Maluku Utara dan mantan pengurus Pengda PSSI Maluku Utara, saya minta sikap tegas PSSI terkait hasil kongres yang dilaksanakan Maret kemarin di Ternate yang telah melanggar statuta dan kode etik,”ungkap Ringgo Samora kepada wartawan, Minggu (29/5/2022) malam.

Kata Ringgo, ketentuan pelaksanaan kongres di organisasi PSSI telah diatur dalam statuta dan kode pemilihan. Kata dia, setiap tahapan pelaksanaan kongres harus mengacu pada stauta dan kode pemilihan.

Sehingga itu tidak ada toleransi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan baku yang berlaku di organisasi pesepakbolan itu. Apalagi kata dia, dilakukan dengan sengaja baik dari proses hingga terpilihnya ketua.

“Bagaimana mau jadi ketua dan pengurus PSSI tetapi melanggar ketentuan organisasi, harus diberikan sanksi etik yang selama ini berlaku di PSSI,”pintahnya.

Untuk itu mantan Ketua FKPPI Maluku Utara itu meminta sikap tegas PSSI, tak hanya membatalkan hasil kongres akan tetapi diikuti dengan hukuman etik kepada Edi Langkara Cs.

Seperti diberikan sebelumnya, Ringgo menyatakan, pelaksanaan kongres pemilihan Asprov PSSI Maluku Utara telah mengabaikan ketentuan dalam statuta dan kode pemilihan dari tahapan hingga pelaksanaan pemilihan.

Ringgo menjelaskan pelanggaran yang terjadi pada Kongres Asprov PSSI Malut, berdasarkan statuta tahun 2019. Saat kongres harus ada laporan pertanggungjawaban dan diaudit oleh auditor independen.

Tak hanya itu, yang lebih tragis lagi Komite Pemilihan (KP) Asprov PSSI Maluku Utara telah melanggaran ketentuan kode pemilihan, dimana mengabaikan keputusan Komite Banding Pemilihan (KBP).

Ringgo juga menginggung, rekomendasi Kongres Asprov PSSI Maluku Utara dikeluarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi yang dalam organisasi PSSI bukan kewenangannya.