oleh

Lakukan Klarifikasi, Bawaslu Malut Dinilai Keliru

TERNATE-Direktur Perkumpulan Demokrasi Konstitusional (PANDECTA) Hendra Kasim menilai, langkah Bawaslu Maluku Utara sangat keliru ketikan melakukan klarifikasi terhadap Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Utara.

“Bagi saya Bawaslu Provinsi keliru melakukan klarifikasi kepada jajarannya terkait polemik yang berkembang soal rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Halsel dan Halut,”ungkap Hendra Kasim kepada malutsatu.com, Jumat (28/10/2022).

Menurtnya, langkah Bawaslu ini keliru, sebab sampai saat ini tidak ada rumusnya model klarifikasi seperti itu dalam Undang-Undang (UU) Pemilu maupun Peratran Bawaslu (Perbawaslu).

Sepatutnya kata Hendra Kasim, yang dilakukan oleh Bawaslu Malut terhadap masalah ini adalah menjadikan hal tersebut sebagai temuan pelanggaran dan ditindaklanjuti. Karena kata dia, rekruitman pengawas ad hoc merupakan bagian dari tahapan pemilu.

“Sehingga, jika ada pelanggaran maka harusnya dijadikan sebagai temuan pelanggaran. Dengan begitu sepatutnya diselesaikan melalui jalur penanganan pelanggaran,”kata Hendra Kasim.

Dalam kasus seperti ini, menurut Hendra Kasim ujungnya bisa merekomendasikan Bawaslu Kabupaten yang terlibat dalam pelanggaran rekruitmen pengawas adhoc ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Seperti pada periode sebelumnya yang mana atas dasar penanganan pelanggaran, Bawaslu Halbar diadukan ke DKPP dan akhirnya komisioner yang terlibat lantas diberhentikan oleh DKPP.

Dengan demikia kata Hendra Kasim, langkah yang diambil Bawaslu Malut dalam menanganai masalah rekruitmen pengawas adhoc ini, sepertinya membuktikan keraguan publik beberapa waktu lalu mengenai kualitas komisioner Bawaslu Provinsi. (red)

Bagikan

Komentar