MALUTSATU,TERNATE-Sebanyak 645 personel Kodam XV/Pattimura diterjunkan untuk menjadi BKO Polda Maluku Utara dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak November mendatang.
Komandan Kodam XVI Pattimura Mayjen TNI Syafrial bersama Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko melaksanakan apel pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) TNI kepada Polri pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Maluku Utara, di lapangan Ngara Lamo, Kelurahan Salero, Kota Ternate, Jumat, 9 Agustus 2024.
Pangdam Mayjen TNI Syafrial menyampaikan, kegiatan yang melibatkan 4.645 personel gabungan yang terdiri dari 645 personel TNI dan 4.000 personel Polri.
“Saya selaku Pangko Ops Kodam Pattimura mem-BKO kan sejumlah 645 personel TNI kepada Kapolda Maluku Utara, dalam rangka bantuan TNI kepada Polri Pilkada 2024. Baru saja secara resmi kita laksanakan,” katanya.
Dia pun berharap adanya sinergitas untuk menjaga keamanan pilkada serentak mendatang.
“Kita tentunya harapkan sinergitas termasuk stokeholder yang lain menjaga keberlangsungan pesta demokrasi ini dengan aman, tertib dan lancar, sehingga terpilih pemimpin yang amanah,” katanya.
Syafrial berharap, agar selalu berkoordinasi antara yang menerima BKO dan yang di BKO kan. Sehingga diharapkan pelaksanaan tugas BKO-nya berjalan aman, lancar dan menghasilkan yang terbaik bagi Maluku Utara.
“Kita akan melaksanakan BKO sampai selesainya proses Pilkada nanti. Mulai dari sekarang terhitungnya, kemudian proses pencoblosan atau pemungutan suara sampai nanti pentahapan Pilkada serentak,” jelas mantan Danrem 152/Baabullah ini.
Dia mengatakan Kodam XV/Pattimura juga menyiapkan 4.612 personel yang ada di Ambon. Personel cadangan ini akan diterjunkan ke Maluku atau Maluku Utara jika dibutuhkan.
Sementara itu, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Siswoko menyampaikan personel BKO ini nantinya bisa kita manfaatkan secara efektif dan efesien nantinya pada setiap tahapan Pilkada.
Kebutuhan personel BKO ini, lanjut Midi, kemungkinan hingga 2025 mendatang. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya sengketa pemilu sehingga penetapannya di 2025.
“Terima kasih kepada Pangdam VX/Pattimura, telah mem-BKO kan 645 pasukan,” kata Midi.
Perlu diketahui, Provinsi Maluku Utara menduduki posisi ke tiga dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) kategori rawan tinggi dengan nilai (84,86) yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Midi menyebut agar hal itu tidak disepelekan, oleh karena itu pihaknya harus tetap siaga melihat potensi ancaman yang akan terjadi. Polda Maluku Utara, masih terus melakukan pemetaan wilayah per kabupaten hingga tingkat kecamatan. Nantinya, jika ada daerah yang memiliki kerawanan tinggi, kita manfaatkan BKO dari TNI.
“Jangan dianggap urutan kedua, ketiga, kesatu. Semua sama rawannya. Kita juga tidak boleh underestimate, gak boleh juga overestimate. Jadi semua harus disiapkan,” tegas Midi.(red)
Komentar