Pemda Haltim Alokasikan Rp 2,5 Miliar Dana Pilkada di APBD-P

“Ini sudah difinalisasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Banggar DPRD Haltim,”ungkap Ricky, Selasa kemarin.

Lanjut dia, dianggarkannya dana sebesar Rp 2,5 bagi kedua penyelenggara tersebut sebagai upaya mengantisipasi tahapan Pilkada 2020 yang dijadwalkan September nanti sudah berlangsung.

“Jadi ini semata-mata untuk kepentingan KPU dan Bawaslu agar tidak menghambat tahapannya nanti,”ucapnya.

Pihaknya juga mengaku, alokasi anggaran Pilkada di APBD perubahan tanpa disadari dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara KPU, Bawaslu dan Pemkab Haltim tidak menjadi masalah.

Hal ini kata Ricky dijadwalkan paling lambat 1 Oktober, Pemkab dan kedua lembaga itu akan segera melakukan penandatanganan NPHD yang didalamnya juga memuat anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD perubahan dan APBD induk 2020 nanti.

“Kita belum bisa lakukan NPHD Pilkada saat ini karena belum ada dasar, sebab standarisasi yang diterapkan KPU maupun Bawaslu RI nanti akan ada keseragaman. Nah disinilah baru akan kita diskusikan dengan KPU dan Bawaslu untuk menentukan besaran anggaran masing-masing penyelenggara dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah,”akunya.

Lebih lanjut Ricky juga mengaku, disaat Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, belum mengatur terkait pendanaan Pilkada, sehingga Pemkab bersamaan DPRD bersepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar itu untuk berjaga-jaga.

“Prinsipnya kita ingin tahapan Pilkada tetap jalan, sementara untuk penandatangan NPHD dana Pilkada yang memuat secara keseluruhan nanti difinalisasi di Oktober,” katanya (can).