oleh

Jajaran Bawaslu Selektif Cermati Dokumen Partai Politik

TERNATE-Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta selektif mencermati dokumen administrasi Partai Politik (Parpol) baik kepengurusan maupun keanggota yang didaftarkan pada Sistim Informasi Patrtai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Teman-teman Bawaslu Kabupaten dan kota saya minta perhatian serius mencermati dokumen anggota pengurus, keterwakilan perempuan dan status kantor. Sedangkan keanggota adalah jumlah anggota yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan,”ungkap Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin SH MH saat rakor persiapan pengawasan tahapan verpak Parpol yang diikuti Bawaslu Kabupaten dan kota, Sabtu (17/9/2022).

Apalagi kata Muksin Amrin, pada pemilu kali ini, terdapat beragam parpol baru yang turut mewarnai pesta demokrasi sekali dalam lima tahun tersebut. Parpol baru itu antara lain Partai Gelora, Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara.

Sebentarnya nanti setelah menyatakan memenuhi syarat baru akan menjadi peserta Pemilu, sehingga dibutuhkan ketelitian penyelenggara KPU dan Bawaslu. Kata Muksin, memang kewenangan KPU, tetapi Bawaslu punya kewenangan mengawasi seluruh tahapan Pemilu yang dikeluarkan KPU.

“Bayangkan saja karena keteledoran penyelenggaran sehingga Parpol yang seharusnya tidak lulus sebagai peserta pemilu karena tidak memenuhi sekian persayaratan, tetapi dinyatakan lulus. Inikan bahaya, makanya harus dicermati betul-betul sehingga tidak ada yang dirugikan dan yang diuntungkan karena keteledoran dalam keputusan,”sebutnya.

Muksin mengatakan, pada UU Nomor 2 Tahun 2008, dijelaskan syarat berdirinya parpol, memiliki kepengurusan di seluruh Indonesia, setidaknya 75 persen dari jumlah kabupaten dan kota serta 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten dan kota terkait.

Selain itu, mengalokasikan keterlibatan perempuan sebanyak 30 persen pada kepengurusan partai tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Dan beranggotakan paling sedikit 1.000 orang atau 1 : 1.000 dari jumlah penduduk pada kabupaten atau kota terkait dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik termasuk memiliki kantor di masing-masing tingkatan.

“Jadi kurang satu orang anggota yang tidak memenuhi syarat, maka Parpol tersebut tidak lulus. Begitu juga kurangnya jumlah keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan,”katanya. (red)

Bagikan

Komentar