TERNATE-Perpecahan dan konflik bisa terjadi jika terjadi ketidakadilan dan kesenjangan sosial serta ekonomi. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan serius.
Hal itu diungkapkan Ketua Apindo Maluku Utara, Ir Gazali Abdul Muthalib saat menjadi pembicara pada FGD Pemberdayaan masyarakat lingkar tambang melalui UMKM dan ekonomi kreatif guna meningkatkan kesejahteraan di Maluku Utara, yang digelar Dirintelkam Polda Maluku Utara di Ternate pada Senin 22 Mei 2023.
Konflik pekerja di PT IWIP asal Ambon dan warga lokal beberapa waktu lalu, kata Gazaly jangan dianggap karena minuman keras semata, tetapi ini juga harus diseriusi kita bersama dan bisa saja karena adanya kesenjangan kalangan masyarakat sekitar tambang.
“Jika permasalahan kesenjangan tidak dihadapi maka dapat berpotensi akan terjadi konflik sosial di antara masyarakat. Kita butuh keseriusan pemerintah,”ungkap Gazali Abdul Muthalib.
Gazali mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yakni sebesar 27,74 persen. Pertumbuhan tersebut seriring dengan tumbuhnya investasi pertambangan nikel yang tersebar di Maluku Utara.
Hanya saja lanjut Gazali, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan dampak yang berarti bagi masayarakat di Maluku Utara, hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan di Maluku Utara yang masih cukup tinggi.
Bahkan kata Gazali, daerah pengasil tambang justru penyumbang angka kemiskinan terbesar. Kata dia, Pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan di Maluku Utara, terutama di wilayah-wilayah perusahaan tambang.
Data BPS menyebutkan, kabupaten Halmahera Timur angka kemiskinan sebanyak 15 persen, begitu juga kabupaten Halmahera Tengah 13 persen, dan Halmahera Selatan 12 persen, dan Halmahera Utara 8 persen.
“Empat daerah ini di Maluku Utara merupakan daerah penghasil tambang, tetapi angka kemiskinan di daerah itu justru tingggi. Pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan,”sebutnya.
Menurutnya, tidak dilibatkan pengusaha lokal di daerah menjadi salah satu penyebab tidak meratanya ekonomi di daerah. Sejak masuknya investasi terutama pertambangan di Maluku Utara, pengusaha lokal tidak ikut dilibatkan dalam menikmati “Kue” investasi.
“Kita butuh campur tangan pemerintah pusat membuka akses agar pengusaha di daerah, dalam hal ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bermitra dengan pengusaha besar atau investor termasuk dari luar negeri,”pintahnya.
Kata Gazali pengusaha daerah tidak berdaulat di negeri sendiri, pengusaha luar Maluku Utara saat ini yang menjadi vendor dan suplayer di seleuruh perusahaan tambang. “Banyak uang di Maluku Utara setiap bulan lari ke luar Maluku Utara, kita pengusaha lokal tidak dilibatkan kendati berkali-kali kita bermohon tetapi masih dipandang sebela mata,”ungkapnya.(red)
Komentar