MALUTSATU,TERNATE-Maluku Utara dalam beberapa tahun belakangan mencatatkan sejarah dalam hal pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi di balik angka fantastis itu, ada cerita lain di desa-desa. Kemiskinan belum turun signifikan dan tanda-tanda ketimpangan justru mulai naik.
Perekonomian Maluku Utara tumbuh impresif. Namun, ketimpangan masih ada. Begitu juga angka kemiskinan di negeri zajirah Al Muluk juga meningkat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan II-2026 tercatat sebesar 15,35 persen secara tahunan (y-on-y). Angka ini menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada kuartal tersebut.
Fakto pendorong pertumbuhan tersebut meliputi sektor hilirisasi berbasis pertambangan mineral menjadi penggerak utama ekonomi daerah, ditambah tingginya arus penanaman modal asing di bidang pertambangan yang turut memperkuat ekspansi bisnis dan infrastruktur di Maluku Utara.
Industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 48,93 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara. Dengan peran yang besar tersebut, sektor ini mampu tumbuh 35,84 persen (y-on-y) dan memberi sumber pertumbuhan sebesar 13,95 persen.
Meskipun meningkatnya investasi, produksi, dan ekspor tak menjamin membuat kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Masih terdapat penduduk miskin di daerah penghasil nikel sebanyak 77,85 ribu orang.
“Tingkat kemiskinan di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 5,79 persen atau setara dengan 77,85 ribu jiwa, bertambah sekitar 3,04 ribu orang dibanding periode sebelumnya.” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Arrosid dalam rillisnya pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Data BPS menyebut, kenaikan angka kemiskinan tersebut terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Harim menjelaskan, untuk wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin naik dari 5,71 persen menjadi 6,00 persen, dengan jumlah bertambah dari 22,91 ribu menjadi 24,25 ribu orang.
Sementara di perdesaan, angkanya naik dari 5,54 persen menjadi 5,69 persen, dengan jumlah penduduk miskin bertambah dari 51,90 ribu menjadi 53,61 ribu orang.
Ketimpangan kota-desa di Maluku Utara menciptakan paradoks tajam. Pertumbuhan ekonomi regional melonjak tinggi akibat hilirisasi tambang, namun kemiskinan multidimensi, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, dan perbedaan kontribusi PDRB antar kabupaten/kota masih menganga lebar.
Struktur pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih sangat bergantung pada industri khususnya pertambangan dan hilirisasi nikel. Pertumbuhan ekonomi juga dinilai belum memiliki keterkaitan kuat dengan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Kesenjangan perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. Sebagian masyarakat lokal belum menikmati hasil tambang secara merata. Begitu juga akses infrastruktur dan pendidikan antar kabupaten masih beda.
Boom Nikel sudah kasih Malut piala “Pertumbuhan Tertinggi”. Tapi piala tanpa piring makan di meja rakyat, rasanya hambar. Kalau sampai 2027 orang desa masih bilang “Pertumbuhan itu di berita, bukan di dompet”, maka Boom Nikel akan tercatat sebagai sejarah angka, bukan sejarah kesejahteraan.Karena pembangunan sejati bukan saat PDB naik. Tapi saat ibu di desa bisa bilang: “Hidup kami ikut naik.” (red).
Komentar