MALUTSATU,TERNATE-Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Aslan Hasan, S.H.,M.H. meminta pihak berwajib segera mengusut dugaan penggunaan Ijazah Palsu oleh ASN di jajaran Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
Apalagi belakangan santer dugaan penggunaan Ijazah Palsu yang menyeret nama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemda Pulau Taliabu, SK alias Yati bersama sejumlah pejabat Esselon II di Pulau Taliabu dan Sula.
Menurut Dosen Hukum Unkhair, Isu penggunaan Ijazah Palsu yang diduga melibatkan oknum petinggi ASN di jajaran Pemda Pulau Taliabu otomatis merusaki citra dan reputasi pemerintahan.
“Yang harus diusut itu adalah penerbit dan penggunanya. Baru selidiki, apa motif penggunaanya. Dan jika aparat hukum atau pihak yang berwajib serius mengurainya, maka pasti ketahuan siapa pelakunya dan apa motif dibalik penggunaannya,”ungkap mantan Anggota Bawaslu Maluku Utara.
Aslan juga mengatakan, penggunaan Ijazah Palsu merupakan tindak pidana. Untuk membuktikan informasi tersebut, APH diminta turun gunung dan segera melakukan penyelidikan, mulai dari keabsahan Ijazah.
Sehingga kata Aslan Hasan,dapat diperoleh informasi pasti apakah dokumen akademik itu diperoleh melalui proses perkuliahan ataukah tidak. Bagi Aslan, semua rangkaian proses penerbitan Ijazah wajib diidentifikasi demi menjawab isu masyarakat.
Dugaan penggunaan Ijazah Palsu juga telah mendapat tanggapan pihak kepolisian melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes.Pol I Gede Putu Widyana.
Kepada wartawan, usai serah terima jabatan di Mapolda Maluku Utara, Minggu (13/7), I Gede Putu Widyana berjanji siap melanjutkan sekaligus menuntaskan seluruh kasus yang ada di Direktorat Reskrimum Polda Maluku Utara.
Terkait dugaan ijazah Palsu di Pemda Taliabu, menurut I Gede, setiap informasi masyarakat bakal dipelajari lalu ditindaklanjuti. “Semua laporan kita akan pelajari, termasuk kasus-kasus yang belum diselesaikan oleh pendahulu. Semuanya menjadi prioritas,” tegas Dirreskrum Baru, I Gede Putu Widyana. (red)
Komentar